Pemerintah Ingin Tambah Saham Freeport 12 Persen, Guru Besar Universitas Brawijaya Nilai Bisa Beri Keuntungan Lebih Besar

Ilustrasi aktivitas di tambang Freeport

JawaPos.com - Pemerintah Indonesia berencana menambah kepemilikan saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 12 persen. Selain itu, juga akan memperpanjang izin usaha pertambangan (IUP) hingga 2041.

Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Wardana menilai, upaya pemerintah menaikan kepemilikan saham Freeport adalah langkah strategis. Dengan cara ini, Indonesia bisa mendapat keuntungan lebih banyak dalam menghasilkan komoditi sektor tambang.

“Satu, tambang Freeport itu hasil utamanya adalah tembaga dan emas. Nah, dua-duanya itu sekarang sangat penting di dunia. Tembaga, misalnya, sangat dibutuhkan untuk kendaraan listrik. Semua mobil listrik itu komponennya menggunakan tembaga, terutama di bagian baterai dan sistem kelistrikan,” ujar Wardana, Jumat (17/10).

Selain aspek keuntungan, penambahan saham juga akan membuat tingkat penguasaan Indonesia atas Freeport meningkat. Sehingga, upaya pengembangan energi baru terbarukan (EBT) lebih maksimal.

“Jadi dengan porsi saham kita yang lebih besar, otomatis sharing profit-nya juga lebih besar. Kita akan mendapatkan bagian ekspor yang lebih tinggi, baik dari tembaga maupun emas,” imbuhnya.

Wardana juga menilai kebijakan pemerintah yang mengevaluasi IUP setiap 10 tahun sebagai langkah tepat untuk menjaga keberlanjutan sektor pertambangan. Menurutnya, periode itu memberi waktu yang cukup bagi perusahaan untuk beradaptasi dan memperbaiki sistem pengelolaan tambang.

“Kalau tidak dievaluasi secara berkala, nanti perusahaan bisa bebas menambang tanpa batas. Evaluasi setiap 10 tahun itu penting, karena siklus tambang sendiri butuh waktu sekitar 4–5 tahun untuk persiapan,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto. Menurutnya penambahan saham Freeport dan perpanjangan IUP merupakan langkah maju yang menunjukkan kemampuan finansial dan politik Indonesia dalam mengelola aset strategisnya sendiri.

"Langkah itu sebenarnya berkaitan dengan kemampuan finansial nasional kita. Karena faktanya, kita belum bisa sepenuhnya mengandalkan pendanaan dalam negeri. Tapi PR-nya adalah bagaimana agar ketergantungan terhadap dana asing itu tidak berlarut-larut,” kata Sri Wahyudi.

Sri Wahyudi pun meluruskan pernyataan Menteri Energi dan Sumber Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia soal penambahan porsi saham freepot yang kemudian berkembang di jagat maya bahwa tambang tersebut bisa dikeruk hingga habis. Padahal, pernyataan Bahlil tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang terbit sejak Mei 2024.

“Ya memang betul pernyataan Pak Bahlil, selama kontraknya masih berlaku, secara hukum perusahaan boleh menambang. Tapi yang perlu kita jaga adalah aspek sustainability-nya. Kita ini kan memikirkan generasi mendatang juga, tidak hanya kepentingan saat ini,” tandasnya.