Dikhawatirkan Ganggu Minat Investasi, Pelarangan Terbatas Angkutan Berat Dikritisi

JawaPos.com - Kebijakan pelarangan beroperasinya angkutan berat tertentu menyambut hari libur keagaamaan diharapkan bisa ditinjau ulang. Pasalnya, akibat pelarangan kalangan industri menderita kerugian, khususnya bila pelarangan belangsung berhari-hari.

“Kalau hari liburnya cukup banyak, kegiatan rantai pasoknya juga mengalami banyak masalah. Nah, ini bisa membuat para investor kurang begitu tertarik investasi di Indonesia,” ujar Wakil Ketua Umum Bidang Rantai Pasok DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Trismawan Sanjaya.

Padahal, investasi di Indonesia masih bertopang pada industri olahan atau pabrikan. Apalagi, menurutnya, kebanyakan truk sumbu tiga itu digunakan untuk barang-barang yang bertumpu pada ekspor impor dan untuk kebutuhan industri manufaktur.

“Adanya pelarangan itu, menyebabkan siklus industri itu akan terhambat. Itu jelas sudah sangat berdampak sekali terhadap perekonomian secara umum,” ungkapnya.

Menerutnya, investor pasti menginginkan agar semaksimal mungkin bisa mengolah kegiatan produksi mereka untuk menghasilkan produksi yang sebanyak-banyaknya.

“Tapi, kalau mereka melihat sisi produksi kita terhambat hanya karena putaran rantai pasok yang kurang mendukung, mereka juga berpikir dua tiga kali untuk berinvestasi ke sana,” ucapnya.

Belum lagi dari pola distribusi, lanjutnya, dengan adanya kebijakan-kebijakan pelarangan ini, mereka juga harus mengadakan buffer stock dengan inventori yang mereka harus alokasikan dengan penyediaan gudang dan segala macam.

“Dengan adanya cost tambahan untuk pabrikan-pabrikan itu, para investor pasti menjadi ragu-ragu untuk membangun pabrik di Indonesia,” tukasnya.

Untuk itu, kata Trismawan, ALFI mendorong agar rantai pasok itu tidak ada pembatasan, baik hari libur massal maupun dengan pembatasan-pembatasan jam operasional. “Karena, ini dampaknya sangat kental sekali dengan wajah-wajah investasi kita, menjadi tidak menarik lagi,” tuturnya.

Dia memperkirakan satu hari saja truk logistik diberhentikan, itu akan mengganggu sekitar 5% terhadap pergerakan omset industri. Padahal, katanya, jika bisa mengelola arus para pemudik itu dengan baik dan tidak dilakukan pelarangan, pemerintah bisa menghasilkan pendapatan yang lebih besar.