Logo JawaPos
Author avatar - Image
Minggu, 4 Februari 2018 | 12.10 WIB

Kajati Sultra, Azhari, SH.,MH Siap Jadi Narasumber

Pengelolaan Keuangan Nontunai - Image

Pengelolaan Keuangan Nontunai

JawaPos.com – Workshop dan pelatihan pengelolaan keuangan nontunai yang digagas Kendari Pos bersama pemerintah provinsi (pemrov) Sultra disambut positif banyak kalangan. Salah satunya datang dari Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sultra, Azhari, SH.,MH. Menurutnya, kegiatan ini sangat membantu pemerintah pusat.


Pandangan itu disampaikan Azhari saat menerima kunjungan jajaran direksi dan manajemen Kendari Pos di ruang kerjanya, kemarin (31/1). Melihat dampaknya yang sangat besar, utamanya untuk membantu pemerintah daerah (pemda), khususnya bagian pengelola keuangan, dirinya sangat siap untuk menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut. "Insyaallah, saya siap (jadi narasumber,red)," ujar Azhari saat berbincang dengan Direktur Kendari Pos, La Ode Diada Nebansi beserta jajaran.


Kesiapan jadi narasumber dalam workshop pengelolaan keuangan nontunai, kata dia, sebagai salah satu bentuk komitmen mendukung pencegahan korupsi. Sebab, secara umum, dengan diberlakukannya transaksi nontunai, bisa meminimalisir bahkan menghindari terjadinya penyalahgunaan anggaran.


"Kalau biasanya, ada pemotongan anggaran, lewat transaksi nontunai tidak bisa lagi. Potensi korupsi bisa dicegah, ini salah satu sisi positifnya. Makanya, kami sangat mendukung workshop pengelolaan keuangan nontunai ini," ungkapnya.


Lebih jauh pengganti Sugeng Djoko Susilo ini menjelaskan, dibeberapa daerah sebenarnya sudah ada yang menerapkan sistem ini. Hanya saja masih belum maksimal. Makanya, adanya kegiatan ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. "Sekali lagi, kami sangat apresiasi terselenggaranya kegiatan ini," lanjutnya.


Kembali soal perannya sebagai narasumber, Azhari mengaku akan menyampaikan beberapa modus operandi, penyebab termasuk peluang terjadinya korupsi selama ini. Bisa jadi, catatan itu dapat memberikan manfaat dalam penerapan sistem pembayaran nontunai. Menurutnya, kebijakan pemerintah pusat ini memang sangat tepat. Karena budaya korupsi itu biasanya terjadi karena hal-hal sepele. "Sebenarnya ini juga menyangkut niat pelakunya. Kalau sudah ada itu, maka akan mencari berbagai cara. Makanya, transaksi nontunai ini diharapkan bisa mencegah hal itu," terangnya.


Direktur Kendari Pos, Laode Diada Nebansi menyampaikan, bahwa gagasan awal workshop pengelolaan keuangan nontunai untuk membantu pemerintah daerah, khususnya pengelola keuangan. Penting, supaya harapan pemerintah pusat bisa tercapai. Terutama untuk mencegah terjadinya  kecurangan atau tindakan korupsi yang biasa terjadi karena pengelolaan keuangan yang salah. "Kami ingin seluruh elemen pengelola keuangan di Sultra bisa memahami secara utuh tentang tata cara transaksi nontunai ini," kata Onggi Nebansi yang pada kesempatan itu didampingi Wakil Direktur Agus Tranhadi, Pemimpin Redaksi Kendari Pos, Arifuddin Mangka serta jajaran manajemen.


Rencananya, kegiatan bertajuk "Workshop dan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Nontunai Guna Menghindari Korupsi" akan digelar 8 Februari mendatang. Tempatnya di Grand Clarion Hotel Kendari. Sejumlah narasumber akan dihadirkan, yakni Kajati Sultra Azhari, Kapolda Sultra Brigjen Pol Andap Budhi Revianto, Kepala BI Perwakilan Sultra Minot Purwahono, Kepala BPKAD Sultra Hj Isma dan Dirut Bank Sultra Khaerul Kemala Raden. Rencananya, sebagai keynote speaker akan dihadirkan Dirjen Bina Keuangan daerah Kemendagri, Drs.Syarifuddin, MM. Seperti dikutip Kendari Pos (JawaPosGroup) Sabtu 2 Februari 2018.

Editor: Teguh Jiwa Brata
Tags
Artikel Terkait
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore