Pemkab Tuban Dituntut Batalkan Anggaran JLS

JawaPos.com - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Tuban menggelar aksi unjuk rasa. Mereka mununtut agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban membatalkan alokasi anggaran untuk Jalur Lingkar Selatan (JLS). Adapun anggarannya sebesar Rp 70,4 miliar.

Ketua Umum PC PMII Tuban Habib Mustofa menilai, yang wajib membangun fisik jalan tersebut adalah pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. "Kami minta pemkab membatalkan rencana alokasi anggaran untuk JLS. Karena pemkab sudah membebaskan lahan. Sedangkan untuk fisiknya, yang membangun pemerintah pusat," kata Habib Mustofa di depan Kantor Pemkab Tuban, Jawa Timur, Selasa (24/7).

Asisten Pemerintahan Amin Sutoyo sempat keluar menemui pengunjuk rasa. Dia mengapresiasi atas kepedulian para mahasiswa terhadap Pemkab Tuban. "Aspirasi ini kami tampung. Nanti akan kami sampaikan kepada pimpinan," terang Amin saat menemui pengunjuk rasa.

Dari Kantor Pemkab Tuban, para pengunjuk rasa bergeser ke Kantor DPRD Tuban. Mereka juga menyampaikan aspirasi yang sama. Para pengunjuk rasa lantas ditemui Kabag Humas dan Hubungan Antar-lembaga DPRD Tuban Sri Hidajati.

Dia menyatakan, para anggota dewan tidak ada di kantor. Sebab saat ini masih dalam masa reses. "Tuntutan ini nanti akan saya sampaikan kepada Ketua DPRD. Senin depan akan kami konfirmasi. Yang jelas saat ini anggota dewan tidak berada di kantor," tutur Sri Hidajati.