Jawab Keluhan KDM, Kemenhub Minta Pemprov Jabar Kembangkan Wisata di Sekitar Bandara Kertajati

JawaPos.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong promosi dan pengembangan wisata di kawasan sekitar bandara Internasional Kertajati.

Dengan begitu, diharapkan permintaan penerbangan ke kawasan tersebut semakin meningkat.

Dirjen Penerbangan Udara Kemenhub Lukman S. Laisa mengatakan bahwa peran promosi dan pengembangan wisata di wilayah sekitar bandara kertajati akan menjadi solusi dari keluhan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM).

"Peran Pemerintah Daerah juga menjadi kunci, khususnya dalam mendorong promosi pariwisata, pengembangan kawasan ekonomi di sekitar bandara," ujar Lukman dalam keterangannya kepada JawaPos.com, Kamis (8/1).

Selain itu, ia menilai bahwa Pemprov Jabara harus meningkatkan aksesibilitas transportasi penghubung dari dan menuju bandara Kertajati untuk kemudahan calon penumpang.

"Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan bangkitan permintaan yang berkelanjutan terhadap layanan penerbangan di Bandara Kertajati," ucap Lukman.

Lukman mengklaim bahwa Kemenhub sudah secara aktif mempromosikan Bandara Kertajati kepada maskapai-maskapai, agar mau membuka rute penerbangan di bandara yang diresmikan Presiden ke-7 Ri Joko Widodo itu.

"(Kami) secara aktif memasarkan Bandar Udara Kertajati kepada maskapai penerbangan agar membuka dan mengembangkan rute penerbangan dari dan menuju Kertajati," ungkap Lukman.

Hanya saja, diketahui bahwa hingga saat ini hanya ada satu rute penerbangan yang dilayani Bandara Kertajati menuju Singapura.

Selain itu, rencananya baru secara perdana akan ada penerbangan umrah ke Tanah Suci pada Februari 2026 mendatang.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menilai pembiayaan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati terus menjadi beban berat bagi APBD karena tidak memberikan manfaat ekonomi yang sebanding.

Hal itu mendorong dia untuk bertukar pengelolaan Bandara Kertajati dengan Bandara Husein Sastranegara kepada Pemerintah Pusat.

Pemprov Jabar harus rutin mengucurkan anggaran hingga sekitar Rp 100 miliar per tahun hanya untuk operasional bandara tersebut tanpa hasil komersial yang signifikan.

Menurut KDM, dana sebesar itu justru tersedot untuk membiayai operasional dan manajemen, termasuk gaji, tanpa menghasilkan keuntungan nyata bagi daerah.

“Kita membiayai sesuatu yang tidak menghasilkan apa-apa. Padahal bandara itu lembaga bisnis penerbangan,” katanya dalam kanal YouTube-nya, dikutip Rabu (7/1).