Rapat Paripurna Tolak Pemakzulan Bupati Sudewo, DPRD Pati hanya Beri Rekomendasi Perbaikan Kinerja

JawaPos.com - Rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan proses pemakzulan Bupati Pati, Sudewo. Dari 50 anggota DPRD, sebanyak 49 hadir dalam rapat penting tersebut. 

Hasilnya, 36 anggota menolak pemakzulan, sementara 13 anggota menyatakan setuju agar Sudewo dicopot dari jabatannya.

Jika dilihat dari sisi fraksi, hanya Fraksi PDI Perjuangan yang sepenuhnya mendukung rekomendasi pemakzulan. Sementara fraksi lainnya lebih memilih memberikan catatan perbaikan terhadap kebijakan Bupati Sudewo agar kinerja pemerintah daerah lebih baik ke depan.

"Dengan demikian rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati pada hari ini, telah mendapatkan atau menyetujui menyatakan pendapat anggota DPRD Kabupaten Pati berupa rekomendasi atau perbaikan kinerja Bupati Pati untuk berikutnya," ujar Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin.

Keputusan ini disambut lega oleh Partai Gerindra yang menaungi Bupati Sudewo. Ketua DPC Gerindra Pati, Hardi, mengapresiasi kinerja panitia khusus (pansus) DPRD yang sudah menampung berbagai aspirasi masyarakat sebelum mengambil keputusan akhir.

"Partai Gerindra hari ini telah melaksanakan paripurna yang mana pansus sudah bekerja keras untuk mendapatkan masukan dari masyarakat," kata Hardi. 

Hardi menegaskan, pihaknya bersyukur karena hasil rapat paripurna hanya memuat rekomendasi perbaikan, bukan pemakzulan. Menurutnya, keputusan itu menjadi momentum bagi Sudewo untuk memperbaiki kebijakan publik dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Pati.

Kontroversi Kebijakan Pajak dan Tekanan dari Massa

Nama Bupati Sudewo sempat menjadi sorotan publik setelah kebijakannya menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB) serta pajak gabungan dinilai membebani masyarakat.
Tekanan politik pun datang dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, yang menilai Sudewo layak dimakzulkan karena kebijakannya dianggap merugikan warga.

Aliansi tersebut bahkan sempat berunjuk rasa di Kantor KPK, mendesak lembaga antirasuah mengusut dugaan keterlibatan Sudewo dalam kasus korupsi Dirjen Kereta Api (DJKA).