Ribut Warga Tiongkok di Lima Puluh Kota, Nih Komentar Wagub Sumbar

JawaPos.com - Ribut soal keberadaan Warga Negara Asing (WNA) diduga asal Tiongkok membuat banyak yang berkomentar. Publik ramai membicarakan keberadaan mereka di kawasan tambang Jorong Pua Data, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota.

Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Nasrul Abit menegaskan, jika benar keberadaan WNA tersebut ilegal dan menyalahi aturan, pihaknya meminta agar pihak penegak hukum segera menindak sesuai aturan hukum.

Apalagi, kata Nasrul, Dinas ESDM Provinsi Sumbar telah menyatakan, jika lokasi tersebut tidak memiliki izin pertambangan. "Kalau itu penanaman modal asing (PMA), tentu ada izin. Kalau tidak stop dan proses," tegas Nasrul Abit, Jumat (30/11).

Nasrul mengatakan, WNA tersebut tidak lantas langsunf diusir sebelum dilakukan proses sesuai aturan. "Kami harap juga, masyarakat aktif memantau orang asing," katanya.

Terkait hal ini, Kepala Kesbangpol Sumbar Naswir mengaku akan turun kelapangan terkait keberadaan orang asing di Limapuluh Kota. "Kami akan dalami kenapa mereka ada di tambang itu," katanya.

Kepala Dinas ESDM Sumbar Heri Martinus membenarkan jika pihaknya sama sekali tidak mengetahui keberadaan WNA tersebut. "Walinagari seharusnya melaporkan langsung kepada pihak kepolisian setelah mengetahui keberadaan WNA tersebut. Lagi pula, tidak ada izin tambang di lokasi itu," kata Heri Martinus.

Sebelumnya, warga Sumbar digemparkan atas keberadaan puluhan WNA asal Cina di kawasan tambang emas Manggani di Jorong Pua Data, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota. Keberadaan puluhan WNA Cina ini baru diketahui setelah mereka keluar dari lokasi tambang peninggalan Belanda itu.

Riuh WNA ini kian dibincangkan usai beredarnya postingan akun facebook bernama Wirda Ningsih pada 22 November 2018 pukul 11.40 Wib. Dalam status tersebut, ia memperingati masyarakat Gunung Omeh bahwa ada puluhan WNA Cina melakukan aktivitas puluhan WNA Cina.

Sementara itu, Kapolres Lima Puluh Kota AKBP Haris Hadis saat ditemui wartawan di Aula Kantor Gubernur Sumbar belum bisa memastikan status WNA itu. Pihaknya masih dalam melakukan pengecekan kebenaran masalah tersebut.

"Sedang dicek Kasat Intel, saya sedang menunggu informasi itu. Saat ini kami kumpulkan data setelah itu baru tahu tindakan apa yang dilakukan terhadap WNA tersebut," ujarnya.