Gubernur Khofifah Lantik 13 Penjabat Bupati di Jatim, Berikut Rincian Namanya

JawaPos.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dijadwalkan melantik 13 penjabat (Pj) kepala daerah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, hari ini (24/9). Mereka akan mengisi kekosongan posisi kepala daerah sampai gelaran pilkada serentak 2024.

Berikut nama Pj bupati yang bakal dilantik Gubernur Khofifah.

1. Wahyu Hidayat (Sekda Kabupaten Malang): Pj Bupati Malang
2. Heru Suseno (Kadisbun Jatim): Pj Bupati Tulungagung
3. Indah Wahyuni (Kepala BKD Jatim): Pj Bupati Lumajang
4. Andriyanto (Kepala Brida Jatim ): Pj Bupati Pasuruan
5. Masrukin (Sekda Kabupaten Pamekasan): Pj Bupati Pamekasan
6. Hergunadi (Sekda Magetan): Pj Bupati Magetan
7. Sri Handoko Taruna (Direktur Kewaspadaan Kemendagri): Pj Bupati Nganjuk
8. Bambang Soekwanto (Sekda Bondowoso): Pj Bupati Bondowoso
9. Arif Mulya Adi (Pejabat Kemendagri): Pj Bupati Bangkalan
10. Ugas Irwanto (Sekda Probolinggo): Pj Bupati Probolinggo
11. Tontro Pahlawanto (Sekda Madiun): Pj Bupati Madiun
12. Sugiat (Kabinda Sulawesi Barat): Pj Bupati Jombang
13. Adriyanto (Direktur Dana Transfer Umum Kemenkeu): Pj Bupati Bojonegoro

Sebelum dilantik, para Pj mendapat arahan dari Kemendagri di Jakarta. Salah satunya, mereka diminta menjaga kondusivitas daerah di tahun politik.

Pj Bupati Pasuruan Andriyanto merupakan 1 di antara 13 Pj yang mengikuti arahan Kemendagri tersebut. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Jawa Timur (Brida Jatim) itu mengungkapkan, ada beberapa pesan yang disampaikan dalam pengarahan tertutup di kantor Kemendagri. ”Intinya, seorang Pj harus betul-betul merakyat,” ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (23/9).

Bukan hanya itu, di hadapan puluhan Pj yang berasal dari Jatim, Papua, dan Kalimantan Timur tersebut, Kemendagri juga meminta para Pj memperhatikan isu yang menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Salah satunya adalah isu stunting. Kemudian, masalah kemiskinan ekstrem hingga inflasi dan pelayanan publik.

Khusus stunting, lanjut Andriyanto, Kemendagri menekankan agar para Pj kepala daerah betul-betul melakukan pengawalan. Para Pj diminta mencatat setiap progres yang telah dilakukan. ”Jadi, biar kelihatan before and after situasi stunting selama diisi Pj,” katanya. ”Karena itu, Pj diminta berinovasi,” lanjutnya.

Andriyanto menyebutkan, ada 13 Pj bupati di wilayah Jatim yang mengikuti arahan Irjen Kemendagri Tomsi Tohir Balaw dan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Akmal Malik di Jakarta kemarin. Selain mengawal permasalahan stunting, Tomsi dan Akmal meminta para Pj menjaga situasi dan stabilitas daerah menjelang Pemilu 2024.

”Pak Irjen maupun Pak Dirjen menyampaikan bahwa 2024 itu tahun politik sehingga harus mampu menjaga situasi dan stabilisasi di daerah secara kondusif,” ungkapnya.

Andriyanto menegaskan, tidak ada intervensi dari pemerintah pusat terkait dengan tahun politik tahun depan. ”Tidak ada seperti itu, baik pemilu maupun pilkada,” tegasnya.