Jatah Pupuk Bersubsidi Berkurang, Ini Gara-garanya

JawaPos.com - Jatah pupuk bersubsidi untuk para petani di Kabupaten Katingan, Kalteng, berkurang drastis tahun ini. Dimana kali ini hanya mendapatkan jatah 900 ton saja. Padahal kebutuhan pupuk bersubsidi di Kecamatan Katingan Kuala dan Kecamatan Mendawai per tahunnya mencapai 12 ribu ton.

“Untuk dua kecamatan itu saja sawah yang perlu dilakukan pemupukan sebanyak 12 ribu hektar, belum lagi untuk kecamatan yang lain,” Kata Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Katingan, Hendri dikutip dari Kalteng Pos (Jawa Pos Group), Senin (24/4).

Dikatakan Hendri, Dalam satu hektarnya diperlukan kebutuhan pupuk paling tidak sekitar 100 kilogram. “Jadi kita sangat kekurangan untuk pupuk bersubsidi ini,” jelas Hendri.

Mantan Sekretaris Badan Lingkungan Hidup (BLH) Katingan ini menjelaskan, berkurangnya jatah pupuk bersubsidi memang bukan tanpa alasan. Penyebab utamanya karena kesalahan perencanaan dari UPTD dan penyuluh di lapangan. “Sebab pada saat melakukan Survey Intimidasi Design (SID), tidak dengan data di lapangan. Sehingga terkesan apa adanya,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, lanjut Hendri, dalam waktu dekat ini, dirinya akan mengundang seluruh kepala UPTD dari 13 kecamatan beserta penyuluhnya untuk melakukan rapat internal.

“Saya undang mereka, guna menyikapi dan menindaklanjuti kesalahan perencanaan dimaksud. Sehingga untuk di tahun-tahun selanjutnya, pengadaan pupuk bersubsidi ini tidak lagi mengalami kekurangan,” imbuhnya.

Sekedar diketahui, pupuk bersubsidi harganya jauh lebih murah dari pada harga pupuk nonsubsidi. Kalau pupuk bersubsidi harganya sekitar Rp 115 ribu saja per karung dengan isi sekitar 50 Kg. Sedangkan pupuk nonsubsidi harganya sekitar Rp 300 ribu per karung dengan isi yang sama.

“Artinya kalau harga pupuk sekitar Rp 300 ribu perkarung, maka para petani hanya mengeluarkan dana sekitar 35 persen saja untuk membeli pupuk dimaksud,” sebutnya. (eri/ang/fab/JPG)