MCW: Kasus RSUD Kota Malang Nyaris Tak Tersentuh

JawaPos.com - Kasus dugaan korupsi di Kota Malang masih banyak yang belum tersentuh aparat penegak hukum. Seperti kasus dugaan korupsi pengadaan lahan RSUD Kota Malang dan dugaan korupsi 1 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hal itu dikemukakan oleh Divisi Pendidikan Publik Malang Corruption Watch (MCW) Fausi Wibowo. "Kasus RSUD nyaris tidak tersentuh," kata Fausi di sela aksi dalam peringatan Hari Anti-korupsi Internasional di depan Balai Kota Malang, Jumat (8/12).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang telah mengubek-ubek Kota Malang terkait beberapa dugaan kasus korupsi pada awal 2017. Namun kasus tersebut masih belum clear. Masih banyak kasus dugaan korupsi di Kota Malang yang belum tersentuh lembaga anti-rasuah. "Baru satu saja, jembatan Kedungkandang. Yang dugaan suap 1 persen (dari APBD) belum ditangani," jelas Fausi.

Sebagai informasi, pembangunan jembatan Kedungkandang merupakan salah satu program Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Malang yang dianggarkan multiyears periode 2012-2015. Proyek ini diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 9,7 miliar.

Dalam penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Malang 2015, terdapat adanya dugaan tindakan yang mengarah pada pemerasan, pungli, dan suap. Adapun tindakan tersebut diduga dilakukan oleh Wali Kota Malang dengan memberikan perintah kepada asisten II dan Sekretaris Daerah Kota Malang.

Sementara pada Hari Anti-korupsi Internasional, MCW menggelar aksi bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Malang Raya. Pada momentum ini, MCW mengajukan beberapa tuntutan.

Antara lain meminta kejaksaan dan kepolisian Kota Malang mengusut tuntas aktor-aktor yang terlibat dalam beberapa kasus dugaan korupsi. Memperjelas status kasus yang ditangani oleh kejaksaan dan Polres Kota Malang. Serta meminta KPK untuk bisa menjadikan pemberitahuan ini menjadi pintu masuk prioritas kasus korupsi di Malang Raya.