Pemantauan dan Pendampingan, Kiat BPKAD Jawa Timur Wujudkan Pengelolaan Keuangan yang Akurat dan Akuntabel

JawaPos.com–Sudah sepuluh kali, laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapat predikat opini wajar tanpa pengecualian. Pencapaian itu merupakan satu prestasi bersama. Sinergi dan kerja sama antar OPD serta Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah menjadi kunci utama dalam meraih predikat tersebut.

Kepala Bagian Keuangan RS Haji Jawa Timur Hj Winda Lusia menceritakan proses penggunaan anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dia merinci beberapa tahap, yakni perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban.

”Proses ini berlangsung secara tepat,’’ kata Winda Lusia.

Dia menjelaskan, masing-masing tahap tersebut. Penggunaan anggaran selalu diawali dengan perencanaan yang sesuai kebutuhan. Selanjutnya pelaksanaan anggaran disesuaikan dengan perencanaan yang sudah ditetapkan. Berikutnya, penatausahaan atas penggunaan anggaran sesuai administrasi.

”Dengan begitu, laporan pertanggungjawaban bisa diwujudkan secara tepat dan akurat,’’ ungkap Winda Lusia.

BPKAD Jawa Timur memiliki peran yang luar biasa. Winda menyebut, strategi pendampingan dan kontrol yang diterapkan BPKAD Jawa Timur sangat membantu OPD dalam menggunakan anggaran. Karena itu, pola penyerapan anggaran bisa berlangsung sesuai peraturan yang berlaku.

”Ini yang menjadi dasar BPKAD dalam mewujudkan tata kelola keuangan di lingkungan pemprov Jawa Timur,’’ kata Tenaga Ahli BPKAD Jawa Timur Agung Gendra Wahono.

Dia menilai, BPKAD sudah memaksimalkan peran. Yakni melalui pendampingan, pembinaan, serta menyediakan tim untuk konsultasi bagi OPD yang mengalami hambatan. Tim tersebut memberikan solusi kepada OPT yang menemui kendala pada proses pengelolaan dan penggunaan anggaran.

”Hasilnya, predikat wajar tanpa pengecualian pun menjadi opini yang diraih dari tahun ke tahun,” papar Agung.

Kepala BPKAD Jawa Timur Aris Mukiyono menyatakan, pihaknya mengorkestrasi OPD agar penggunaan keuangan bisa dipertanggungjawabkan. Anggaran belanja Pemprov Jatim tahun ini mencapai Rp 37 triliun. Angka tersebut disalurkan pada 91 entitas di Jawa Timur.

”Masing-masing OPD diharapkan bisa menyerap tepat waktu,’’ kata Aris.

Dia mengakui ada OPD yang menemui kendala. BPKAD berperan aktif. Yakni memantau dari waktu ke waktu. OPD yang belum menyerap optimal, akan dipertanyakan. Bisa jadi, ada lelang yang tertunda, atau ada bencana alam sehingga proses penyerapan tidak maksimal.

”Kami pun memberi gambaran solusi yang tepat sehingga proses pengelolaan bisa berjalan dengan baik,’’ jelas Aris.