Badan Kehormatan Tegur Dua Anggota DPRD Sulsel Malas Rapat

JawaPos.com–Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, mengeluarkan surat teguran keras kepada dua anggota dewan. Sebab, keduanya malas mengikuti sejumlah rapat-rapat penting di kantor dewan.

”Iya memang ada dua anggota. Sudah dikirimkan surat ke fraksi masing-masing, perihal anggotanya kurang aktif,” sebut Ketua BK DPRD Sulsel Irfan A.B. seperti dilansir dari Antara di Makassar, Selasa (16/11).

Dua anggota tersebut yakni Desy Susanti Sutomo dari Fraksi Nasdem dan Vonny Ameliani dari Fraksi Gerindra. Kedua srikandi DPRD Sulsel itu dianggap berulang kali tidak menghadiri rapat. Seperti rapat komisi dan paripurna.

Meski baru dua yang disurati perihal kehadiran rapat, menurut Irfan, beberapa anggota lain yang terdeteksi malas mengikuti rapat juga akan dikenakan teguran yang sama bila tak mengindahkan aturan. Dalam kode etik disebutkan, apabila anggota DPRD tidak mengikuti rapat paripurna, rapat komisi, maupun rapat alat kelengkapan dewan, selama tiga kali berturut-turut tanpa keterangan, BK memiliki kewenangan memberikan peringatan.

Irfan menambahkan, surat peringatan diberikan kepada fraksi dari anggota yang bersangkutan termasuk bisa mengusulkan pergantian antar waktu (PAW) kepada anggota dewan yang bersangkutan karena malas ikut rapat.

Menanggapi hal tersebut, peneliti senior Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulsel Herman mengungkapkan, anggota dewan digaji negara melalui pajak dipungut dari rakyat. Tugas utamanya adalah rapat membuat regulasi, hingga membahas anggaran dan mengawasinya.

”Jika mereka malas hadir rapat, itu sudah keterlaluan. Tugas mereka jelas, pengawasan, budgeting (pengaggaran), dan regulasi. Kalau malas ikut rapat, secara tidak langsung menurunkan kinerja, mengkhianati dan mengingkari amanah rakyat diberikan kepadanya,” papar Herman.

Meskipun bukan aparatur sipil negara (ASN) yang diharuskan masuk tiap hari ke kantor, menurut Herman, mengikuti rapat merupakan bagian dari kewajiban anggota dewan, sebagai keterwakilan rakyat.

”Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulsel tidak perlu menyembunyikan nama-nama legislator yang malas, bila perlu nama mereka diumumkan kepada publik dan dijatuhi sanksi tegas, sebagai bentuk efek jera agar diketahui khalayak dan konsituennya,” ucap Herman.