Pengamat Sebut Ada Kejanggalan Pada Pembatalan Kelulusan CPNS

Dia menuturkan, input data online yang dimasukkan pelamar (Nina, red) saat mendaftar adalah PGSD atau sesuai dengan formasi Menpan-RB. "Faktanya yang bersangkutan PGMI (ijazah)," katanya kepada JawaPos.com.

Zefnihan pun menyinggung pernyataan dari pihak Kemenag yang menyatakan lulusan PGMI memiliki kompetensi yang sama dengan lulusan PGSD. Alasannya, kurikulum yang digunakan PGMI adalah kurikulum PGSD. Lalu, ditambah dengan pengetahuan dan keterampilan mendidik agama.

"Kalau soal itu, kami tidak memiliki kewenangan. Verifikasi secara bertahap terhadap input data online dan faktual dilakukan oleh MenPan-RB," tutupnya.

Senada dengan itu, Kepala BKD Sijunjung Musprianti menegaskan bahwa kualifikasi pendidikan Nina Susilawati tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Keputusan MenpanRB, nomor 217 Tahun 2018.

"Pada sistem sscn, Nina mengentrikan kualifikasi pendidikannya S1 PGSD, sedangkan kualifikasi pendidikan yang bersangkutan adalah S1 PGMI. Jadi, terjadi pembohongan oleh yang bersangkutan dalam pengisian data," katanya saat dikonfirmasi JawaPos.com.

Sementara itu, kini Nina Susilawati dirundung rasa kecewa. Harapan untuk menjadi PNS untuk profesi guru belum jelas, meskipun bisa melewati semua tahapan ujian.

"Saya kecewa. Serjuangan saya untuk menjadi PNS terasa sia-sia. Hasil kelulusan seleksi dibatalkan pemda ditandatangani bupati Sijunjung. Ini sungguh tidak adil," kata ibu dua anak itu sambil terisak, Senin (31/12).

Nina mengaku sebelum mendaftar sempat mendatangi BKD. Ketika itu dia menanyakan langsung kepada Kepala BKD Sijunjung Musprianti, 17 September lalu.

"Saya tanyakan linerisasi ijazah dan gelar saya dengan ketersediaan formasi CPNS di Sijunjung. Waktu itu beliau (Kepala BKD) langsung berkoordinasi dan mengizinkan/sah ikut mendaftar. Karena dasar itulah akhirnya saya ikut mendaftar di pemkab Sijunjung dan sampai akhirnya saya lolos hingga tahap SKB," sebut Nina.