Perusahaan di Berau Kaltim ini Nunggak Pajak Hingga Rp 26 Miliar

JawaPos.com – PT Kertas Nusantara (KN) memiliki tagihan pajak daerah dengan nominal cukup fantastis mencapai Rp 26 miliar. Ini menambah panjang deret pekerjaan rumah manajemen perusahaan yang berlokasi di Mangkajang, Kampung Pilanjau, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur itu.

Wakil Ketua DPRD Berau Anwar menjelaskan, persoalan tunggakan pajak tersebut sudah masuk ranah Kejaksaan Negeri (Kejari) Berau. Politikus Partai Demokrat ini mengatakan, kejaksaaan sudah memberi somasi kepada manajemen agar segera melunasi tunggakan pajak kepada Pemkab Berau.

"Tapi, sampai sekarang belum ada respons," katanya dikutip dari Berau Post (Jawa Pos Group), Minggu (22/4).

Anwar menambahkan, mereka mengapresiasi upaya penagihan yang dilakukan dengan difasilitasi oleh pihak kejaksaan. Meskipun demikian, Pemkab Berau diharapkan bisa menegakkan Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dengan tegas.

Penegakan Perda atas tunggakan pajak PT KN pun diibaratkan pertaruhan pemerintah. Masyarakat akan melihat keseriusan pemerintah dalam memaksa wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya.

"Jangan ketika golongan masyarakat lemah, menengah ke bawah, justru ditekan-tekan, dikejar-kejar supaya segera membayar pajak. Tapi perusahaan besar justru terjadi pembiaran," terangnya.

Jika pemerintah tak serius menguber kewajiban pajak PT KN, maka hal itu akan menimbulkan pertanyaan di benak masyarakat. Di sisi lain, dana sebesar Rp 25 miliar akan sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan di tengah kondisi keuangan daerah yang defisit.

Apalagi, di Berau juga ada perusahaan besar yang masih eksis yang satu grup dengan PT KN. "Makanya kalau ada pembiaran (tunggakan pajak), sama dengan menunjukkan ketidakadilan. Karena di satu sisi pajak ditunggak terus, di sisi lain sumber daya alam Berau terus dieksploitasi oleh perusahaan yang masih satu grup dengan PT KN itu," jelas Anwar.

Terpisah, Wakil Bupati Berau Agus Tantomo, juga menyayangkan tidak adanya itikad baik dari manajemen PT KN untuk melunasi tunggakan pajak mereka. Guna mempercepat proses penagihan, pihaknya juga meminta dukungan aparat kejaksaan.

"Karena selama ini tidak ada respons positif. Susah dihubungi, seolah-olah tidak ada tanggung jawabnya," katanya.