Terbukti Cemari Citarum, Belasan Perusahaan Siap-siap Disanksi

JawaPos.com - Dari 39 perusahaan yang diperiksa, 13 diantaranya terbukti melanggar dan melakukan pencemaran di Sungai Citarum.

Sementara sisanya saat ini masih menunggu hasil uji laboratorium guna memastikan adanya dugaan pencemaran yang dilakukan. Temuan belasan perusahaan pencemar Sungai Citarum tersebut berasal dari sidak yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat selama dua hari, yakni 2-3 Februari silam.

Tidak cukup disitu, masih banyak perusahaan di Jabar yang ternyata sewaktu disidak tidak memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Barat, Anang Sudarna mengatakan sidak tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan program Citarum Harum. Dan hasilnya, sebanyak 13 perusahaan melanggar.

"Belasan perusahaan itu terbukti melanggar dan sudah diuji laboratorium," ujarnya saat ditemui di Kantor DLH Jabar, Bandung, Senin (12/2).

Dari 13 perusahaan tersebut lima diantaranya berada di wilayah Kota Bandung, sedangkan delapan lainnya di Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Oleh karena itu, pihaknya akan membawa belasan perusahaan tersebut ke ranah hukum karena terbukti membuang limbah B2. "Untuk sanksinya nanti beragam, mulai sanksi administrasi, pembuatan IPAL dan lainnya," tandasnya.

Dari pengambilan sampel puluhan perusahaan tersebut, pihaknya mempunyai 9 parameter untuk menetapkan tingkat pencemaran yang dilakukan. Dan hasilnya, semua parameter diatas ambang batas. "Rata-rata hasil tesnya (uji laboraturium) tiga kali lipat di atas baku mutu yang seharunya," tuturnya.

Awalnya, DLH akan melakukan sidak di 49 perusahaan, namun baru terealisasi 39 perusahaan. "Sepuluh perusahaan ada yang menolak disidak, yang jelas-jelas satu yang menolak. Pihaknya belum tahu akan ada sidak, kemudian ada yang sudah digedor-gedor tidak bangun," ujarnya.

Pihaknya menegaskan, akan kembali melakukan sidak guna mewujudkan program Citarum Harum. Apabila ada yang menolak, hal tersebut jelas diatur dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dimana barang siapa yang mencegah, menghalangi atau menggalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dipidana dengan pidana penjara 1 tahun dan denda Rp 500 juta.

"Jadi aturannya sudah jelas. Namanya juga sidak ya, mendadak," pungkasnya.