Prabowo Galang Donasi, Gerindra Bantah Kekurangan Modal Nyapres

JawaPos.com - Ketua DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Habiburokhman membantah jika sang ketua umum Prabowo Subianto kekurangan biaya sehingga harus menggalang dana untuk Pilpres 2019 mendatang.

Menurut ‎Habiburokhman, penggalangan dana itu wajar dalam pemerintahan yang menganut sistem demokrasi ini. Bahkan beberapa tokoh-tokoh dunia juga melakukan penggalangan dana.

"Oh enggak (tidak memiliki biaya). Kita tahu Obama dan Donald Trump sekalipun melakukan hal yang sama menggalang dana dari masyarakat," ujar Habiburokhman saat dihubungi, Jumat (22/6).

‎Menurut Habiburokhman, dengan melibatkan masyarakat dalam penggalangan donasi ini merupakan wujud demokrasi di Indonesia. Karena masyarakat bisa berperan langsung dalam mendukung 'jagoannya' pada Pilpres 2019 mendatang.

"Justru ini ada nilai dan filosofi demokrasi, yaitu melibatkan masyarakat berpartisipasi dalam perjuangan sejak awal," katanya.

Adanya penggalangan donasi itu juga menghilangkan stigma bahwa partai politik hanya didanai oleh satu atau sedikit orang. Sehingga adanya stigma itu berbahaya bagi demokrasi di Indonesia.

"Jadi hal tersebut menghilangkan praktik lama yang tidak sehat," pungkasnya.

Sebelumnya, lantaran biaya Pilpres 2019 mahal, Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Prabowo Subianto meluncurkan gerakan donasi @GALANGPERJUANGAN.

Prabowo mengumumkan gerakan itu lewat pidato politiknya yang diunggah dalam akun Facebook resmi miliknya. Video itu diketahui berdurasi 19.46 menit.

"Melalui akun Facebook ini secara resmi saya umumkan peluncuran sebuah aplikasi sarana penggalangan dana yang secara khusus diperuntukkan guna mendukung perjuangan politik kita demi perbaikan kondisi bangsa, negara, dan rakyat Indonesia," ujar Prabowo, Jumat (22/6).

Menurut Prabowo, Indonesia telah memilih jalan demokrasi dalam berbangsa dan bernegara, yakni seluruh kebijakan publik yang dikeluarkan oleh seorang pemimpin adalah sebuah keputusan politik (political decision). Dan keputusan itu berdampak sangat besar bagi kehidupan rakyat.

Jalan demokrasi Indonesia semakin dirasa melenceng dari pemikiran pendiri bangsa kita dan mengarah ke dalam liberalisasi demokrasi. Calon pemimpin dan partai politik dihadapkan pada proses demokrasi biaya tinggi. Sehingga hanya pihak yang memiliki modal besar dan atau didukung oleh pemilik modal besarlah yang akan menang.

Demokrasi liberal berbiaya tinggi ini mengakibatkan banyaknya pemimpin di Indonesia, mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat nasional tersandera oleh kepentingan pemilik modal yang mendukungnya maju di kancah pemilihan. Dampaknya, semakin hari semakin banyak pemimpin kita yang terjerat kasus korupsi dan persekongkolan bisnis kebijakan.

Politik balas budi yang mengakibatkan seorang pemimpin negeri ini tersandera oleh kepentingan pengusaha besar, taipan, bandar, dan cukong harus segera dihentikan. Semua pihak harus mencari, mewujudkan, dan menciptakan pemimpin-pemimpin yang jujur, cerdas, juga memiliki integritas tanpa adanya embel-embel di belakangnya.

Oleh sebab itu, Prabowo mengajak masyarakat untuk bergabung dalam gerakan penggalangan dana rakyat @GalangPerjuangan ini. Korbankan sedikit harta, harta senilai sebungkus rokok atau dua bungkus mi instan untuk mendapatkan pemimpin Indonesia.