Kemenhub Ambil Alih Operasional Kapal Penyeberangan ke Pulau Samosir

JawaPos.com - Dampak dari tenggelamnya kapal motor (KM) Sinar Bangun di Danau Toba Senin sore (18/6), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membuat tindakan tegas. Kementerian yang dipimpin Budi Karya Sumadi itu menyetop operasi kapal penyeberangan nonferi di seluruh Danau Toba. Penghentian operasi itu dilakukan efektif mulai kemarin (20/6) hingga seluruh operator lolos audit keselamatan.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, penyetopan dilakukan karena adanya dugaan beberapa pelanggaran dalam layanan KM Sinar Bangun. Namun, dia belum mau berspekulasi karena penyelidikan sedang dilakukan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). "Kalau melihat dari tidak adanya manifes, surat izin berlayar (SIB) juga tidak ada, ya ada indikasi kecurangan," kata Budi di Jakarta kemarin.

Apalagi, dengan kapasitas maksimum 43 orang, kapal malah mengangkut penumpang ratusan orang. Selain itu, hanya ada 45 jaket keselamatan yang ditemukan di atas kapal. Menurut Budi, itu adalah indikasi pelanggaran yang cukup kuat. "Kalau 80 orang (penumpang, Red) masih mungkin, tapi kalau sampai 200 jelas nggak cukup," ucapnya.

Budi memaparkan, KM Sinar Bangun berukuran 35 GT. Kapasitas maksimum kapal adalah 43 orang. Dengan 40 penumpang dan 3 kru. Budi kemudian mengungkapkan bahwa presiden sudah menginstruksikan untuk mereformasi seluruh sistem pengawasan keamanan kapal. Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi, imbuh Budi, menjelaskan bahwa pihaknya telah sepakat dengan unsur kepolisian untuk meng­hentikan seluruh operasi kapal penyeberangan dari lima dermaga di Danau Toba.

Penghentian tersebut, kata Budi, dilakukan untuk memberikan keleluasaan bagi operasi penyelamatan dan pencarian korban oleh Basarnas. Juga untuk memberikan kesempatan kepada Kemenhub guna melakukan audit keselamatan bagi seluruh kapal yang beroperasi di Danau Toba. "Kita audit misalnya ketersediaan life jacket, pelampung, komunikasi, dan sebagainya," jelas menteri perhubungan.

Budi menambahkan, Direktur Angkutan Multimoda Kemenhub Cucu Mulyana telah mengumpulkan 40 operator kapal penyeberangan yang beroperasi di seluruh Danau Toba. Budi memastikan bahwa semuanya sudah sepakat untuk meningkatkan aspek keselamatan. "Kalau sudah lolos audit ya silakan berlayar lagi," ujarnya.

Untuk mencegah penumpukan penumpang yang ingin menyeberang dari dan ke Pulau Samosir, Kemenhub tetap mengizinkan operasi dua kapal feri ukuran 300 GT, yakni KM Sumut 1 dan KM Sumut 2.

Keduanya dioperasikan BUMD Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Budi berharap hari ini sudah ada beberapa kapal yang lolos audit sehingga bisa beroperasi dan meringankan beban penumpukan penumpang.

Untuk reformasi secara menyeluruh, Budi mengatakan, kelima dermaga di Danau Toba dalam waktu dekat dialihkelolakan dari Pemprov Sumut ke Kemenhub. Anggaran Rp 7,5 miliar akan dikucurkan pada 2018 sampai 2019 untuk perbaikan fasilitas pelabuhan.

Selain itu, Kemenhub akan memberikan bantuan 5.000 life jacket. Armada kapal feri pun akan diperbanyak. Saat ini tengah dibangun tiga kapal yang dipesan Kemenhub, lalu satu kapal yang disumbang ASDP dan dua kapal akan disumbangkan lewat CSR masyarakat setempat.

Seperti diberitakan, KM Sinar Bangun tenggelam di perairan Danau Toba Senin lalu sekitar pukul 17.30 WIB. Kapal nahas itu berangkat dari Dermaga Simanindo, Kabupaten Samosir, menuju Pelabuhan Tigaras, Kabupaten Simalungun.

Hingga kemarin belum diketahui persis penyebab tenggelamnya kapal. Menurut saksi, kapal sempat dihantam angin kencang dan ombak hingga oleng dan tenggelam. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan telah mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem di sekitar Sumut sebelum musibah menimpa KM Sinar Bangun di perairan danau tektovulkanik itu.

Ada juga dugaan kapal tersebut kelebihan muatan. Sebab, dari laporan awal yang diterima, ada 105 orang yang masih hilang. Namun, saat ini sejumlah kerabat korban yang mendatangi posko tim penyelamat terus bertambah.

Data jumlah penumpang pun masih simpang siur karena kapal itu tidak punya daftar penumpang dan muatan (manifes). Hal tersebut menyulitkan petugas dan tim penyelamat dalam melakukan pendataan yang akurat.