Pendukung Terdakwa Korupsi Kompak Pakai Kaus Seragam di Ruang Sidang

JawaPos.com - Terdakwa pemberi suap kepada Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono, Aditya Anugerah Moha menjalani sidang pembacaan nota pembelaan (pledoi) di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Rabu (23/5).

Pantauan JawaPos.com di lokasi, terdapat hal berbeda dalam sidang kali ini, lantaran para pendukung Aditya Moha hadir memakai kaus berwarna putih dengan tampak depan wajah Aditya Moha yang berdesain Wedhas Pop Art Portrait (WPAP).

Bahkan pada tampak belakang kaus tersebut terdapat tulisan yang setiap orang membacanya dapat terketuk hatinya untuk meningat perjuangan seorang ibu.

"Satu orang ibu rela mati demi sepuluh anaknya, tapi belum tentu sepuluh orang anak rela mati demi satu orang ibu. Kami bangga kepada ADM. Karena hal tersebut kamu lakukan demi nama seorang ibu," sebut tulisan di kaus berwajah Moha.

Dalam persidangan, Moha menuturkan kalau kaus tersebut merupakan bentuk simpati terhadap dirinya.

"Tanpa bermaksud untuk melakukan perlawanan kepada majelis, mereka kebetulan mengenakan kaus sebagai bentuk simpati kepada kami. Mohon izin kerelaan," ucap Moha kepada majelis hakim.

Saat membacakan pledoi, Moha membeberkan kalau dirinya merupakan anggota DPR RI Komisi XI yang telah banyak membantu rakyat Indonesia dalam bidang ekonomi, keuangan dan perbankan.

"Kami paling tidak, jadi bagian dari orang-orang yang turut andil bekerjasama dengan pemerintah, dengan eksekutif dan yudikatif dan kami sebagai legislatif menjaga keutuhan NKRI dalam bingkai Pancasila dan UUD 1945," jelas politikus Partai Golkar ini.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menuntut Aditya Moha dengan pidana selama enam tahun penjara serta denga senilai Rp 200 juta subsidair dua bulan kurungan.

Aditya dituntut memberi suap kepada Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Sudiwardono sebesar SGD 110 ribu. Suap diberikan beberapa tahap dengan tujuan ibunda Aditya, Marlina Moha Siahaan, terdakwa perkara korupsi Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara tahun 2010 tidak ditahan dan divonis bebas.

Atas perbuatannya, Aditya Moha dituntut melanggar Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.