Komdigi Tegaskan Platform Media Sosial Tak Bisa Lepas Tangan dari Integritas Informasi

Meski demikian, Nezar menyatakan tidak semua aspirasi dari konsultasi publik dapat masuk ke regulasi. Namun, poin penting tetap diambil jadi masukan.

“Kami berupaya mengambil poin-poin kekhawatiran serta prinsip-prinsip penting dari masyarakat untuk menjadi masukan dalam penyusunan regulasi,” ungkapnya.

Nezar menambahkan tata kelola informasi adalah bagian dari agenda transformasi digital yang luas. Pemerintah fokus tidak hanya pengelolaan ruang digital, tapi juga pengembangan infrastruktur digital dan talenta digital.

Pemerintah juga membangun interoperabilitas data dan kualitas jaringan telekomunikasi. Semua ini diarahkan untuk mewujudkan ruang digital yang aman bagi masyarakat.

Pembangunan konektivitas diharapkan memberi manfaat nyata bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup manfaat sosial, ekonomi, dan budaya.

“Konektivitas ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dari sisi sosial, ekonomi, maupun budaya,” tandas Wamenkomdigi Nezar Patria.

Open Government Partnership (OGP) adalah inisiatif global yang mendorong komitmen pemerintah meningkatkan transparansi dan memberdayakan warga. OGP juga berperan memerangi korupsi dan memperkuat tata kelola dengan teknologi.

Indonesia merupakan salah satu dari delapan negara pendiri OGP bersama Amerika Serikat, Brasil, Filipina, Meksiko, Norwegia, Afrika Selatan, dan Inggris. Kalau mau, saya juga bisa buatkan judul yang lebih clickbait tetapi tetap bernuansa berita untuk artikel ini.