<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/10/IMG-20251110-WA0001-355797433.jpg" alt="Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pihak pembentuk Undang-Undang memastikan, sampai saat ini tidak ada wacana untuk merevisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penegasan ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal merespons ramainya isu agar UU KPK kembali ke versi lama. Ia menyatakan, UU KPK hasil revisi 2019 sudah berjalan sesuai aturan. "Tidak ada usulan apa-apa di DPR juga ya. Jadi tetap kita konsisten bahwa Undang-Undang yang sudah jalan biarkan jalan," kata Cucun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/2). Wakil Ketua Umum DPP PKB itu menyebut, jika ada usulan untuk merevisi UU KPK harus sesuai mekanisme. Ia menegaskan, hal itu berlaku bagi setiap revisi UU. "Kalau misalkan ada usul dari DPR atau dari pemerintah terkait undang apa pun, bukan hanya Undang-Undang KPK ya, itu pasti ada mekanismenya," tegasnya. Wacana revisi UU KPK itu menyita perhatian publik setelah mantan Pimpinan KPK Abraham Samad mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk kembali merevisi UU KPK. Hal itu untuk memperkuat KPK secara kelembagaan maupun kinerjanya dalam pengusutan pemberantasan korupsi. Pernyataan Samad disambut oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang mendukung untuk kembali merevisi UU KPK. "Ya, saya setuju, bagus," ucap Jokowi di Stadion Manahan, Solo, Jumat (13/2). Jokowi menegaskan, revisi UU KPK pada 2019 merupakan inisiatif DPR. Ia meminta publik tidak keliru memahami proses yang terjadi saat itu. "Jangan keliru ya, inisiatif DPR," tegasnya. Ia juga menekankan bahwa dirinya tidak menandatangani revisi UU KPK tersebut. "Memang saat itu atas inisiatif DPR direvisi, tapi saya tidak tanda tangan," pungkasnya. &nbsp;

DPR tegaskan tidak ada wacana revisi UU KPK saat ini. Jika ada usulan, harus melalui mekanisme resmi sesuai aturan.

DPR Tegaskan Tak Ada Wacana Revisi UU KPK: Kalau Ada Usulan Harus Sesuai Mekanisme

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/19/Ketua-KPK-Setyo-Budiyanto-Dery-Ridwansah-1JPG-209433552-1827213012.jpg" alt="Ketua KPK Setyo Budiyanto. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Setyo Budiyanto. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, menanggapi ramainya usulan revisi Undang-Undang KPK agar kembali ke versi lama. Setyo menegaskan pihaknya tidak ingin terjebak dalam polemik maupun opini terkait revisi tersebut. Isu ini semakin kencang setelah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi pernyataan mantan Ketua KPK Abraham Samad yang meminta agar UU KPK dikembalikan ke versi lama. &ldquo;Kami tidak mau terjebak dalam urusan perubahan dan lain-lain,&rdquo; kata Setyo di Gedung Juang KPK, Jakarta, Rabu (18/2). Ia menegaskan, KPK saat ini lebih fokus menjalankan amanat undang-undang yang berlaku. Menurutnya, upaya pemberantasan korupsi tetap dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yakni pendidikan, pencegahan, dan penindakan. &ldquo;Kami lebih fokus melaksanakan amanat yang sekarang sudah ada untuk melakukan pemberantasan korupsi dari sisi pendidikan, kemudian dari sisi pencegahan, dan sisi penindakan,&rdquo; jelasnya. Setyo juga memastikan, seluruh kegiatan KPK tetap berjalan sebagaimana mestinya. Ia menilai tidak ada hal yang mengurangi kewenangan lembaga antirasuah tersebut dalam menjalankan tugasnya. &ldquo;Dilihat saja, kegiatan masih berjalan seperti biasa. Tidak ada hal-hal yang kemudian mengurangi kewenangan dan lain-lain,&rdquo; tuturnya. Meski mengakui ada sejumlah perubahan dalam regulasi, Setyo menegaskan bahwa KPK tetap berpegang pada kewenangan yang dimiliki saat ini. &ldquo;Kalau dari sisi perubahan dan lain-lain, ya sedikit banyak mungkin ada. Tapi yang kami pegang adalah dari sisi kewenangannya,&rdquo; imbuhnya. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan setuju jika UU KPK dikembalikan ke versi lama. Pernyataan itu disampaikan menanggapi usulan mantan Ketua KPK, Abraham Samad, agar UU KPK kembali direvisi. "Ya, saya setuju, bagus," ucap Jokowi di Stadion Manahan, Solo, Jumat (13/2). Jokowi menegaskan, revisi UU KPK pada 2019 merupakan inisiatif DPR. Ia meminta publik tidak keliru memahami proses yang terjadi saat itu. "Jangan keliru ya, inisiatif DPR," tegasnya. Ia juga menekankan bahwa dirinya tidak menandatangani revisi UU KPK tersebut. "Memang saat itu atas inisiatif DPR direvisi, tapi saya tidak tanda tangan," pungkasnya. &nbsp;

Ketua KPK Setyo Budiyanto tegaskan tidak ingin terjebak opini soal revisi UU KPK versi lama. Fokus KPK kini pada pencegahan dan penindakan.

Ramai Isu Wacana Revisi UU KPK Balik ke Versi Lama, Setyo Budiyanto Tegaskan Tak Ingin Terjebak Opini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/07/PRABOWO-07-D-3153874645.jpg" alt="Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi/(Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi/(Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menegaskan belum ada pembahasan mengenai revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke versi lama. &ldquo;Belum ada. Belum ada kita bahas,&rdquo; kata Prasetyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2). Prasetyo juga menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak pernah membicarakan isu revisi UU KPK, termasuk dalam pertemuannya dengan mantan Ketua KPK, Abraham Samad, beberapa waktu lalu. &ldquo;Enggak ada. Tidak ada membahas sama sekali mengenai itu,&rdquo; tegasnya. Ia memastikan hingga saat ini tidak terdapat rencana untuk merevisi UU KPK. Saat disinggung mengenai sikap Jokowi yang menyetujui pengembalian UU KPK ke versi lama, Prasetyo mempertanyakan relevansi pernyataan tersebut. &ldquo;Apa hubungannya nih dengan Pak Jokowi? Enggak ada. Belum ada,&rdquo; imbuhnya. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan setuju jika UU KPK dikembalikan ke versi lama. Pernyataan itu disampaikan menanggapi usulan mantan Ketua KPK, Abraham Samad, agar UU KPK kembali direvisi. "Ya, saya setuju, bagus," ucap Jokowi di Stadion Manahan, Solo, Jumat (13/2). Jokowi menegaskan, revisi UU KPK pada 2019 merupakan inisiatif DPR. Ia meminta publik tidak keliru memahami proses yang terjadi saat itu. "Jangan keliru ya, inisiatif DPR," tegasnya. Ia juga menekankan bahwa dirinya tidak menandatangani revisi UU KPK tersebut. "Memang saat itu atas inisiatif DPR direvisi, tapi saya tidak tanda tangan," pungkasnya. &nbsp;

Istana tegaskan tidak ada rencana revisi UU KPK hingga kini. Simak penjelasan terkait sikap Jokowi dan isu revisi UU KPK terbaru.

Istana Tegaskan Tak Ada Rencana Revisi UU KPK, Apa Hubungannya dengan Jokowi?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/13/IMG_20250719_195819_700_x_400_piksel-3659657674-1776135780.jpg" alt="Ilustrasi: Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengaku kenal baik dengan menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, enggan bicara soal reshuffle kabinet. (M IHSAN/RADAR SOLO)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengaku kenal baik dengan menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, enggan bicara soal reshuffle kabinet. (M IHSAN/RADAR SOLO)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang seolah mendukung untuk kembali merevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) balik ke versi lama, tengah menyita perhatian publik. Namun, pernyataan itu dinilai hanya gimik politik, seolah-olah mendukung kinerja pemberantasan korupsi. Mantan penyidik KPK, Praswad Nugraha, menegaskan pernyataan Jokowi tidak bisa dianggap sebagai sikap politik yang valid dan bermakna, sebelum dibuktikan dengan langkah konkret dan keputusan resmi yang mengikat. "Publik tidak membutuhkan gimik silang pendapat di media, yang dibutuhkan adalah kepastian kebijakan. Jika serius ingin mengembalikan UU Nomor 30 Tahun 2002, langkah yang diambil harus jelas, bisa lewat Perppu dari Presiden Prabowo atau melalui pembahasan revisi UU 19 tahun 2019 dari DPR," kata Praswad dalam keterangan tertulis, Selasa (17/2). "Kalau tidak ada tindakan nyata, maka pernyataan-pernyataan tokoh publik yang seolah-olah mendukung independensi KPK tidak lebih hanya wacana pencitraan semata agar terlihat pro pemberantasan korupsi," sambungnya. Praswad menegaskan, secara nyata pemerintahan Jokowi yang meruntuhkan independensi KPK. Sebab, revisi UU KPK terjadi pada akhir pemerintahan Jokowi pada 2019. "Perlu diingat bahwa revisi UU KPK tahun 2019 yang secara substansial melemahkan independensi dan kewenangan KPK terjadi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Selama lima tahun Presiden Jokowi menjabat sampai dengan 2024, ada ruang dan kesempatan yang cukup untuk melakukan koreksi terhadap pelemahan tersebut," urainya. Ia menegaskan, tidak ada langkah nyata dalam bentuk sekecil apapun yang dilakukan oleh Jokowi saat masih menjabat sebagai Kepala Negara. Bahkan, KPK mengalami degradasi yang serius, berbagai bentuk pelemahan, seperti perubahan status kelembagaan, penyempitan kewenangan, polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang berujung pada pemecatan 57 pegawai secara brutal dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), hingga berbagai tekanan dan teror terhadap insan KPK. "Situasi tersebut terjadi tanpa respons pemulihan yang tegas dari pemegang kekuasaan eksekutif saat itu," tegasnya. Karena itu, Praswad menafikan pernyataan Jokowi yang seolah menaruh empati terhadap runtuhnya independensi KPK. Sebab, pernyataan itu tidak sejalan dengan kebijakan yang dilakukan Jokowi, sampai akhir pemerintahan. Padahal, Jokowi sebelum akhirnya lengser dari kursi Kepala Negara, mempunyai kesempatan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menganulir UU KPK versi 2019. "Ukuran keseriusan bukanlah retorika, melainkan kebijakan resmi dan tindakan konkret. Perlu adanya keberanian politik untuk memulihkan independensi dan kekuatan KPK secara utuh," cetusnya. Lebih lanjut, Praswad menegaskan penguatan KPK tidak bisa berhenti pada retorika semata, tetapi harus diwujudkan dalam keputusan nyata untuk memulihkan mandat dan independensinya sebagaimana semangat awal pembentukan KPK pada 2002. "Tanpa keberanian, pernyataan dukungan hanya akan menjadi gimik politik yang tidak menyentuh akar persoalan pemberantasan korupsi," imbuhnya. Sebelumnya, Joko Widodo menyatakan setuju jika UU KPK dikembalikan ke versi lama. Pernyataan itu disampaikan saat menanggapi usulan mantan Ketua KPK, Abraham Samad, agar UU KPK kembali direvisi. "Ya, saya setuju, bagus," ucap Jokowi di Stadion Manahan, Solo, Jumat (13/2). Jokowi menegaskan, revisi UU KPK pada 2019 merupakan inisiatif DPR. Ia meminta publik tidak keliru memahami proses yang terjadi saat itu. "Jangan keliru ya, inisiatif DPR," tegasnya. Ia juga menekankan bahwa dirinya tidak menandatangani revisi UU KPK tersebut. "Memang saat itu atas inisiatif DPR direvisi, tapi saya tidak tanda tangan," pungkasnya. &nbsp;

Eks penyidik KPK kritisi pernyataan Jokowi tentang revisi UU KPK. Publik butuh langkah nyata, bukan gimik politik.

Eks Penyidik Sentil Jokowi soal Revisi UU KPK: Publik Tidak Butuh Gimik!

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/31/IMG_20260131_153941-1257422329.jpg" alt="Momen saat Jokowi dan Dubes UEA untuk Indonesia, Abdulla Salem Al Dhaheri, mendatangi Rumah Sakit Kardiologi Emirates-Indonesia (KEI) di Solo. (TokTok: Joko Widodo)" width="100%">
<figcaption>Momen saat Jokowi dan Dubes UEA untuk Indonesia, Abdulla Salem Al Dhaheri, mendatangi Rumah Sakit Kardiologi Emirates-Indonesia (KEI) di Solo. (TokTok: Joko Widodo)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menilai pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang menyebut revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan murni inisiatif DPR, tidak tepat. Pasalnya, Pemerintahan era Jokowi turut terlibat dalam revisi UU KPK. "Pernyataan Presiden ke-7 Joko Widodo yang intinya merasa tidak berperan dalam pengesahan UU KPK 2019 atau UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK tidak tepat," kata Abdullah kepada wartawan, Senin (16/2). Politikus PKB itu menjelaskan, dalam proses pembahasan revisi UU KPK saat itu, pemerintahan Jokowi turut mengirimkan perwakilan resmi untuk membahas bersama DPR. Sehingga, revisi UU KPK tidak hanya menjadi produk inisiatif legislatif semata, melainkan hasil pembahasan bersama antara DPR dan pemerintah. Menurut Abdullah, keterlibatan pemerintah dalam pembahasan tersebut menunjukkan adanya persetujuan bersama sebagaimana diatur dalam mekanisme pembentukan undang-undang. "Hal ini sesuai dengan Pasal 20 Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama," ujar Abdullah. Abdullah juga menanggapi pernyataan Jokowi yang menyebut dirinya tidak menandatangani revisi UU KPK. Ia menegaskan, secara konstitusional hal tersebut tidak serta-merta berarti penolakan terhadap undang-undang yang telah disahkan. "Kemudian, soal tidak ditandatanganinya UU KPK terbaru oleh beliau, hal tersebut tidak berpengaruh apa-apa karena berdasarkan Pasal 20 Ayat (5) UUD 1945, undang-undang tetap berlaku 30 hari setelah disahkan dengan atau tanpa tanda tangan Presiden," imbuhnya. Sebelumnya, Joko Widodo menyatakan setuju jika UU KPK dikembalikan ke versi lama. Pernyataan itu disampaikan saat menanggapi usulan mantan Ketua KPK, Abraham Samad, agar UU KPK kembali direvisi. "Ya, saya setuju, bagus," ucap Jokowi di Stadion Manahan, Solo, Jumat (13/2). Jokowi menegaskan, revisi UU KPK pada 2019 merupakan inisiatif DPR. Ia meminta publik tidak keliru memahami proses yang terjadi saat itu. "Jangan keliru ya, inisiatif DPR," tegasnya. Ia juga menekankan bahwa dirinya tidak menandatangani revisi UU KPK tersebut.&nbsp;"Memang saat itu atas inisiatif DPR direvisi, tapi saya tidak tanda tangan," pungkasnya.

Komisi III DPR ingatkan Jokowi tak sembunyi tangan terkait revisi UU KPK. Jokowi minta publik pahami proses dan peran pemerintah.

Komisi III DPR Ingatkan Jokowi Tak Sembunyi Tangan soal Revisi UU KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/27/KPK-1JPG-200636168.jpg" alt="Ilustrasi KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dukungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada wacana revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke versi lama, ditanggapi oleh&nbsp;Koordinator Masyarakat Antikorupsi (MAKI) Boyamin Saiman. Boyamin mengingatkan Jokowi agar tidak mencari muka pada isu revisi UU KPK, yang mencuat usai&nbsp;mantan Ketua KPK Abraham Samad bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana. Kala itu, Samad&nbsp;meminta Prabowo agar tugas dan fungsi KPK dikembalikan sebagaimana berlaku sebelum UU KPK direvisi oleh DPR dan pemerintah. &nbsp; "Kepada yang terhormat Pak Joko Widodo, Presiden ke-7 RI mohon tidak mencari muka pada isu UU KPK, yang nyata-nyata diubah pada masa beliau yaitu tahun 2019," kata Boyamin dalam keterangan video, Minggu (15/2). Boyamin menjelaskan, revisi UU KPK yang terjadi pada 2019, bukan sekadar usulan dari DPR RI. Revisi terjadi setelah mendapatkan "lampu hijau" dari Istana Kepresidenan. Di mana saat itu Jokowi masih menjabat sebagai Presiden ke-7 RI. "Saya mendapatkan informasi dari bocoran-bocoran legislatif atau DPR bahwa rencana-rencana itu sudah agak lama sebenarnya UU KPK mau diamputasi. Tapi DPR sebagian membocorkan kepada saya, bahwa belum berani karena belum mendapat lampu hijau dari Istana," ungkap Boyamin. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, lanjut Boyamin, pihak Istana Kepresidenan pada 2018 memberikan dukungan terhadap revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. "Nah, pada tahun 2018 itu sudah mulai ada lampu hijau, maka DPR berani melakukan pembahasan dengan super kilat. Bahkan pengambilan keputusannya pun dengan cara aklamasi yang dipaksakan, padahal itu seharusnya voting, karena ada dua fraksi yang tidak setuju," cetusnya. Menurut Boyamin, jika pada saat itu Jokowi tidak setuju, seharusnya tidak mengirimkan utusan ke DPR untuk melakukan pembahasan revisi UU KPK. "Tapi nyatanya kan dikirim utusan untuk membahas bersama DPR. Artinya pemerintah kan setuju, jadi jangan kemudian sekarang membalik tidak setuju dengan bukti tidak tanda tangan," tegasnya. Tak hanya itu, catatan merah lain runtuhnya KPK era Jokowi terlihat dari pemecatan 57 pegawai KPK melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Meski Ombudsman RI menyatakan bahwa TWK maladministrasi, tetapi Jokowi saat itu tidak menunjukkan sikap atas pemecatan terhadap puluhan pegawai KPK tersebut. "Setuju atau pembiaran Tes Wawasan Kebangsaan yang membuang penyidik-penyidik handal KPK," urainya. Lebih lanjut, Boyamin mengutarakan bahwa Jokowi di akhir jabatannya juga tidak kunjung menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menganulir UU KPK versi 2019. "Jokowi tidak terbitkan Perppu untuk kembali UU lama selama dia jadi Presiden 2019-2024," ucapnya. Karena itu, Boyamin mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk kembali menguatkan kinerja KPK. Hal itu bisa dilakukan dengan penerbitan Perppu. "Prabowo harus terbitkan Perppu untuk kembali ke UU KPK lama dan Perppu Pengesahan UU Perampasan Aset," pungkasnya. &nbsp;

MAKI ingatkan Jokowi jangan cari muka soal revisi UU KPK dan pemecatan pegawai lewat TWK. Prabowo didesak untuk terbitkan Perppu KPK.

MAKI Ingatkan Jokowi Jangan Cari Muka Atas Isu Revisi UU KPK ke Aturan Lama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/06/WhatsApp-Image-2024-02-06-at-084948-2484699801.jpeg" alt="Cawapres no 03, Mahfud MD dalam kampanye dialogis bertajuk Tabrak Prof yang digelar di Kafe Koat Kopi Seturan, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta pada Senin (5/2) malam." width="100%">
<figcaption>Cawapres no 03, Mahfud MD dalam kampanye dialogis bertajuk Tabrak Prof yang digelar di Kafe Koat Kopi Seturan, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta pada Senin (5/2) malam.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD menegaskan, dirinya akan merevisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu diklaim agar lembaga antirasuah tersebut kembali mendapatkan kepercayaan publik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Langkah serius dan berani tersebut akan diambilnya jika Mahfud dan calon presiden (capres) Ganjar Pranowo terpilih memimpin Indonesia, dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. Menurutnya, lembaga antirasuah itu pernah berada pada masa keemasan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun kinerjanya memburuk, sehingga Mahfud yang juga adalah professor di bidang hukum akan memperjuangkan KPK menjadi lembaga independen. Oleh karena itu, sebagai lembaga independen, KPK tidak boleh ikut rapat kabinet dan dipanggil presiden.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014137781/pln-siaga-pemilu-2024-pastikan-tidak-melakukan-pemadaman-listrik-kecuali-emergency">PLN Siaga Pemilu 2024: Pastikan Tidak Melakukan Pemadaman Listrik, Kecuali Emergency</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;KPK itu pernah memiliki masa kejayaaanya mulai dari Taufiqurachman Ruki yang memulai gebrakannya, Antasari Azhar, kemudian sampai Agus Rahardjo,&rdquo; kata Mahfud dialam acara Tabrak Prof!, Rabu (7/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mahfud mengungkapkan, pelemahan KPK saat ini terjadi sejak Undang-Undang KPK diubah. Selain itu proses seleksi anggota KPK pun dilakukan secara kolektif.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kalau Tuhan dan atas dukungan rakyat, membawa saya dan Pak Ganjar jadi presiden dan wapres, UU KPK akan kita revisi kembali. Kembali ke awal, bahwa itu lembaga independen, tidak boleh di biarkan (pelemahan), KPK (itu) independen,&rdquo; pungkasnya.&nbsp;</div>

Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menegaskan, dirinya akan merevisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mahfud Akan Revisi UU KPK untuk Kembali Beri Kekuatan Pemberantasan Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/11/IMG-20230911-WA0049-2313609903.jpg" alt="Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan dan pasangannya, bacawapres Muhaimin Iskandar" width="100%">
<figcaption>Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan dan pasangannya, bacawapres Muhaimin Iskandar</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyatakan setuju bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus kembali independen seperti sebelum Undang-Undang KPK direvisi. Hal itu disampaikannya menjawab Najwa Shihab soal pandangannya terhadap situasi KPK hari ini. "KPK harus independen lagi seperti dulu. Jadi konkretnya, ketika ada revisi yang kemudian membuat staf KPK, karyawan KPK menjadi ASN sebagaimana ASN yang lain, otomatis mereka tidak lagi punya ruang untuk mandiri," kata Anies dalam agenda '3 Bacapres Bicara Gagasan' dikutip dari YouTube Mata Najwa, Selasa (19/9). Dengan posisi KPK yang kini berada di bawah presiden, ia menyatakan bahwa para staf dan karyawan menjadi tidak bebas melakukan wewenangnya seperti saat dulu tak di bawah presiden. "Kalau di bawah presiden dan diberi ruang bebas, itu lain. Tapi kita tidak tahu, siapa presiden di masa yang akan datang apakah akan selalu memberikan ruang kepada KPK untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangannya," ucap Anies yang berpasangan dengan bacawapres Muhaimin Iskandar dalam Pilpres 2024 itu. Namun begitu, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu tetap menyepakati agar KPK diawasi. Sebab, menurutnya lembaga antirasuah itu bisa saja disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak baik. "Tidak ada malaikat di negeri ini. Ini adalah semuanya manusia. Dan manusia punya kecenderungan mendapatkan kekuasaan, dia bisa abuse kekuasaan itu, termasuk juga yang berada di dalam KPK," ungkapnya. Oleh karena itu, Anies menilai bahwa KPK juga harus memiliki sistem pengawasan yang baik dalam menjalankan tugasnya dalam menindak praktek korupsi. "Karena praktek korupsi sudah begitu masif, tapi juga harus ada mekanisme pengawasan yang baik, sehingga KPK tidak menjadi sebuah badan yang justru merusak praktek pemberantasan korupsi," tandasnya. (*)

Bacapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyatakan setuju bahwa KPK harus kembali independen seperti sebelum Undang-Undang KPK direvisi

Anies Setuju KPK Kembali Independen seperti Sebelum UU KPK Direvisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/usai-perkara-eni-rampung-giliran-samin-tan-penyuapnya-digarap-kpk_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Gedung KPK.(Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Gedung KPK.(Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepercayaan publik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belakangan ini mengalami penurunan. Peneliti senior Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menilai, mundurnya kepercayaan publik kepada KPK setelah disahkannya revisi UU KPK pada 2019 lalu.  Topan menyebut, revisi UU KPK merupakan langkah awal pelumpuhan lembaga antirasuah. Mulai dari pembatasan atau dipersulitnya kewenangan penyadapan, turunnya independensi, imparsialitas pegawai KPK, hingga adanya Dewan Pengawas KPK yang tidak efektif.  “Tren terkait kepercayaan publik terhadap KPK dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi di Indonesia memang mengalami penurunan yang konsisten dari waktu ke waktu. Kick off-nya terutama sejak disahkannya revisi UU KPK pada 2019 lalu yang mengebiri banyak kewenangan KPK sebagai lembaga superbodi pemberantasan korupsi,” kata Topan dalam keterangannya, Kamis (8/9).  Menurut Topan, turunnya kepercayaan publik kepada KPK, menjadi anomali ketika kepercayaan publik pada lembaga penegak hukum lainnya justru meningkat. Berdasarkan hasil survei Populi Center, KPK menempati urutan keempat setelah TNI, Presiden dan Polri.  “Stagnasi dan konflik serta kasus-kasus yang semestinya ditangani dan diungkap secara serius justru dipetieskan atau tidak jelas arah pengusutan juga hasilnya oleh KPK, menjadi sumber atau biang kerok masalah melemahnya kepercayaan publik itu,” ujarnya.  Selain itu, sambung Topan, sejak 2019 terdapat fenomena upaya normalisasi penanganan perkara korupsi. Upaya normalisasi itu dimaknai sebagai set back atau langkah pemberantasan korupsi oleh KPK. Karena korupsi dijustifikasi sebagai kejahatan biasa, bukan lagi kejahatan luar biasa (extraordinary crime).  “Misalnya pemberian remisi, itu adalah contoh yang melawan akal sehat kita sebagai masyarakat yang melihat korupsi sebagai kejahatan yang serius, justru dianggap sebagai kejahatan biasa. Contoh kasus Jaksa Pinangki, yang melakukan kejahatan besar namun hanya dalam dua tahun sudah menghirup udara kebebasan,” tutur Adnan.  Sementara itu, Direktur Eksekutif Indostrategic Ahmad Khairul Umam menyatakan, muncul upaya pelemahan pemberantasan korupsi secara terstruktur dan sistematik. Menurut Umam, hal itu bisa jadi karena agenda antikorupsi di Indonesia tidak lepas dari agenda kekuatan dan konflik kepentingan dari para elit politik, baik di pemerintahan, legislatif maupun di parpol.  “Memang ada proses pelemahan mesin anti-korupsi secara terstruktur, sistematis dan masif di Indonesia. Misalnya upaya pelemahan terhadap KPK, menjauhkan elit politik dari jangkauan KPK, intimidasi terhadap pegawai KPK hingga deligitimasi terhadap para penyidik KPK, serta pengangkatan perwira aktif Polri sebagai pimpinan KPK yang jelas ditolak banyak kalangan masyarakat sipil, tapi tetap dilakukan," pungkas Umam.

Kepercayaan Publik ke KPK Merosot, ICW: Kick Off-nya Revisi UU KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Ketua-KPK-Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri bersiap mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ksmia (3/6/2021). Rapat tersebut membahas Rencana Kerja Pemerintah Kementerian/Lembaga (RKP K/L) da" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri bersiap mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ksmia (3/6/2021). Rapat tersebut membahas Rencana Kerja Pemerintah Kementerian/Lembaga (RKP K/L) da</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengklaim lembaga yang dipimpinnya semakin kuat setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK atau revisi UU KPK. Dia mengklaim, KPK yang kini dibawah kekuasaan eksekutif tetap bisa bekerja menyentuh kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif dan partai politik.  Pernyataan ini lantas mendapat kritik dari Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari. Dia menilai pernyataan Firli yang mengklaim kinerja KPK semakin kuat tidak berdasar, karena pernyataan tersebut tanpa didasari alat ukur. "Semakin kuat yang dinyatakan pak Firli itu tidak berdasar. Alat ukurnya tidak ada," kata Feri kepada JawaPos.com, Senin (27/12).  Feri memandang, KPK era Firli Bahuri sangat sedikit menangani perkara korupsi dalam bidang penindakan. Padahal, dalam masa bencana Covid-19 khususnya, KPK seharusnya bisa mendalami dugaan korupsi pada sektor tersebut. "Misalnya kalau diukur perkara, penanganan perkara sedikit padahal menurut teori dalam masa bencana sudah dipastikan korupsi meningkat," ungkap Feri.  Terlebih, kini, lembaga yang dikomandoi mantan Kapolda Sumatera Selatan itu juga sudah jarang melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Menurutnya, perkara yang ditangani KPK hanya sisaan dari para 57 mantan pegawai yang disingkirkan dengan dalih tidak memenuhi syarat asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK). "OTT semakin kecil. Sementara itu pengembalian uang negara lebih banyak terjadi, karena kasus ditangani 57 orang yang dipecat.  Oleh karena itu, Feri menilai pernyataan Firli tersebut hanya opini tanpa didasari data dan fakta dalam penanganan upaya pemberantasan korupsi. "Jadi tanpa alat ukur yang pasti sepertinya pak Firli seperti menepuk dada tanpa ada alasan yang masuk akal," tegas Feri menandaskan.  Ketua KPK Firli Bahuri dalam pernyataannya mengklaim lembaga antirasuah yang dipimpinnya semakim kuat setelah berlakunya UU 19/2019 tentang KPK. Dia pun mengklaim, tetap bisa menindak elite negara meski kini KPK dibawah kekuasaan eksekutif.  "Kami tambah kuat karena kami bekerja dalam sistem pemerintahan yang baik dalam membangun orkestra pemberantasan korupsi di bawah kepemimpinan Presiden. Orkestrasi yang menyentuh semua kamar kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif dan partai politik," papar Firli, Minggu (26/12) kemarin.  Mantan Deputi Penindakan itu berujar, tidak ada pemberantasan korupsi yang  bisa ditangani sendiri. Menurutnya, KPK harus menjadi integrator pemberantaan korupsi dengan mengedepankan fungsi pencegahan, koordinasi, supervisi, monitoring, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan melaksanakan putusan hakim. "Serta pengadilan yang telah memperoleh putusan hukum tetap secara berhasil guna dan berdaya guna," ungkap Firli.  Dia pun mengklaim, KPK akan terus bekerja demi terciptanya sistem pemberantasan korupsi yang ideal dengan sekurang-kurangnya melalui tiga tahapan. Pertama adalah regulasi yang jelas, kedua adalah institusi yang terbuka, sehingga tidak ada lagi ruang gelap untuk melakukan korupsi, karena sesungguhnya transparansi merupakan ruh demokrasi.  "Ketiga adalah komitmen seluruh pemimpin K/L untuk menyatakan korupsi adalah musuh bersama. Karenanya pemimpin harus membangun sistem yang tidak akan pernah ramah dengan korupsi. KPK senantiasa terus mendampingi," tegas Firli. (*)  &nbsp;  &nbsp;

Firli Klaim KPK Semakin Kuat Setelah Revisi UU, Pusako: Tak Berdasar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#revisi uu kpk

Berita Terkini