Mantan Dirut KBS Surabaya Jadi Tersangka Korupsi, Negara Rugi Rp 10,2 Miliar

JawaPos.com - Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS), Choirul Anwar, sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan perusahaan. 

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, I Gede Punia menuturkan perbuatan tersangka ditaksir menimbulkan kerugian negara hingga Rp 10,2 miliar, dan berdampak pada menurunnya kualitas perawatan satwa di KBS.

"Pada malam ini kami menetapkan 1 orang tersangka atas inisial CA selaku Direktur Utama PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya," tutur Gede dalam konferensi pers di Kantor Kejati Jatim, Surabaya, Selasa (21/7).

Baca Juga:Italia Berupaya Merekrut Pep Guardiola sebagai Pelatih Kepala Tim Nasional

Selama memimpin KBS periode 2016 - 2024, CA diduga menyalahgunakan wewenangnya dengan memakai anggaran perusahaan untuk kepentingan pribadi, pengeluaran di luar peruntukan, dan transaksi fiktif.

Modusnya, CA memerintahkan staf keuangan pada Departemen Accounting and Finance untuk mengeluarkan anggaran perusahaan, lalu membuat laporan pertanggungjawaban seolah-olah dana itu digunakan kegiatan operasional.

"CA secara melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, telah menggunakan uang anggaran PD TS KBS guna pengeluaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan/atau fiktif, serta kepentingan pribadi," imbuhnya.

Penyidik juga menemukan adanya pengeluaran kas yang tidak sesuai pada periode 2023 - 2024. Transaksi tersebut diduga tetap mendapat persetujuan dari pihak terkait, termasuk Direktur Keuangan yang menjabat saat itu.

Baca Juga:Kisah Kelam Lionel Messi di Stadion New York Terulang Bersama Argentina pada Final Piala Dunia FIFA 2026

Berdasarkan perhitungan sementara bersama BPKP Provinsi Jawa Timur, dugaan korupsi di PD Taman Satwa KBS mengakibatkan kerugian keuangan negara yang ditaksir mencapai Rp 10.209.664.735,60.

"Kerugian keuangan negara berdasarkan hasil perhitungan sementara dengan BPKP Provinsi Jawa Timur kurang lebih sebesar Rp 10,2 miliar, sekitar Rp 7,4 Miliar digunakan CA untuk kepentingan pribadi," terang Gede. 

Atas perbuatannya, CA dijerat Pasal 603 atau subsidair Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.