Wali Kota Surabaya Targetkan 65 Ribu KK Berpenghasilan Rp 4 Juta Tiap Kepala Keluarga Bulan Depan

JawaPos.com–Pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyerahkan Surat Pernyataan kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Surat pernyataan tersebut, berisi tentang komitmen mereka dalam menurunkan stunting, gizi buruk, dan kemiskinan. Wali kota juga targetkan 65 ribu kepala keluarga berpenghasilan Rp 4 juta tiap bulan mulai bulan depan.

Ratusan pejabat struktural itu terdiri dari lurah, camat, kepala bagian (kabag), kepala perangkat daerah (pd), kepala badan, hingga para asisten, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya. Wali Kota Eri Cahyadi memberikan pengarahan dan melakukan evaluasi kinerja jajarannya. Evaluasi dilakukan terutama terhadap upaya penurunan stunting dan kemiskinan dengan target tiap KK berpenghasilan Rp 4 juta tiap bulan.

”Hari ini saya evaluasi terhadap stunting, stunting menjadi 615. Setelah itu yang bekerja dari orang miskin sekitar 65 ribu, yang sudah bekerja sekitar 6.000-an dan semuanya sudah terdaftar,” kata Wali Kota Eri Cahyadi.

Wali Kota Eri Cahyadi meminta kepada jajarannya agar memastikan 65 ribu keluarga miskin di Surabaya harus sudah bekerja pada Agustus 2023. Banyak inovasi yang bisa dilakukan camat dan lurah dalam memberikan intervensi pekerjaan kepada warga miskin.

”Kerja itu kan tidak harus seperti di padat karya. Tapi kan ada, diberikan rombong, gerobak, diberikan modal, setelah itu kita pantau. Maka yang 65 ribu itu nanti pada Agustus semuanya harus bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Jadi semuanya minimal Rp 4 juta (per KK),” ujar Eri.

Wali Kota Eri mengungkapkan, komitmen dalam penurunan stunting dan kemiskinan telah disampaikan kepada jajarannya setahun yang lalu. Komitmen itu merupakan perjanjian kontrak kinerja antara wali kota dengan seluruh pejabat struktural Pemkot Surabaya.

”Sudah saya sampaikan kepada teman-teman setahun yang lalu. Maka ini adalah perjanjian teman-teman sama saya lakukan adalah sampai Agustus 2023. Jadi teman-teman ini sudah membuat surat pernyataan ke saya dan hari ini dikumpulkan,” tutur Eri.

Dia menyebut, terdapat sejumlah poin dalam surat pernyataan yang ditandatangani pejabat struktural tersebut. Di antaranya, yakni menyelesaikan masalah kemiskinan, gizi buruk dan stunting. Nah, apabila hingga Agustus 2023 mereka tidak bisa menyelesaikan, bersedia untuk mundur dari jabatan.

”Jadi itu yang dibuat teman-teman dan mereka tanda tangan. Jadi ini janji kontrak setahun yang lalu,” terang Eri mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu.

Wali Kota Eri menambahkan, saat ini terdapat sekitar 65 ribu KK warga miskin di Surabaya. Sedangkan untuk miskin ekstrem, sekitar 3.000 KK. Oleh sebabnya, dia meminta hingga Agustus 2023, ribuan warga miskin tersebut sudah bekerja atau mendapatkan penghasilan minimal Rp 4 juta per KK.

”Saya minta setiap keluarga itu pendapatan keluarga minimal Rp 4 juta per KK. Ini sudah dimulai sejak tahun lalu. Jadi ada yang dikasih modal, ada yang dikasih mesin jahit. Karena kemiskinan ini yang menyebabkan stunting, gizi buruk,” ucap Eri.