Jelang Muktamar ke-35 NU, Ulama Nahdliyin Serukan Tolak Politik Uang dalam Pemilihan AHWA

JawaPos.com - Menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), Forum Ulama Nahdliyyin (FUN) menggelar Halaqah Jam’iyyah Nahdlatul Ulama di Jakarta, Jumat (21/8). Kegiatan tersebut mengangkat tema “Menyelamatkan Marwah Syuriyah dan Kemuliaan Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA)”.

Halaqah menjadi ruang bagi sejumlah ulama dan pengurus NU untuk membahas pentingnya menjaga kehormatan organisasi, khususnya dalam proses pemilihan melalui mekanisme AHWA menjelang muktamar.

Ketua FUN KH Mujib Qulyubi mengatakan, forum tersebut digelar untuk menyatukan komitmen pengurus syuriyah dan tanfidziyah bersama para pengasuh pesantren. Menurut dia, Muktamar ke-35 harus mengedepankan otoritas moral, keteladanan, serta sikap tegas terhadap praktik risywah atau politik uang.

“Tujuan utama sistem AHWA ini untuk menghindari politik uang, eh sekarang yang terjadi sebaliknya. PBNU sudah mengeluarkan Pedoman Penyampaian Usulan Nama Calon AHWA secara resmi ada lima (5) poin. Tapi dalam pelaksanaan ditengarahi banyak pelanggaran, baik prosedural maupun substansial. Indikasi “tembak di tempat” dan paket lengkap dari institusi luar adalah bukti penyimpangan nyata,” kata Kiai Mujib kepada wartawan, Minggu (23/8).

Sementara itu, Ketua Tanfidziyah PWNU DKI Jakarta KH Samsul Ma’arif menyoroti proses ishlah yang sebelumnya berlangsung antara Rais Aam KH Miftahul Ahyar dan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.

Menurut Samsul, ishlah tersebut belum menyelesaikan persoalan secara substansial. Ia bahkan menyebut kesepakatan tersebut hanya berlangsung secara formal.

“Ishlah itu hanya formalistik, di permukaan, sampai sekarang sejatinya tidak pernah ada ishlah antara keduanya. Bahkan dalam satu kesempatan bersama dengan Gus Yahya, DKI diminta mundur menjadi tuan rumah Muktamar, namun saya menolaknya,” ujarnya.

Calon pemimpin NU diminta pahami geopolitik

Pandangan lain disampaikan KH Adnan Anwar. Ia menilai calon Rais Aam dan Ketua Umum PBNU mendatang perlu memiliki pemahaman terhadap perkembangan geopolitik global.

“Tidak seperti sekarang, ngurus Ba’alawi saja tidak bisa, malah memihak. Indonesia itu dijadikan target setelah Iran. Islam di Indonesia dianggap sebagai gangguan ekonomi mereka, makanya pesantren mulai di-bully. Beda sekali dengan zaman Kiai Said Aqil Siradj, saat itu pengkaderan jalan, universitas tumbuh, dan seterusnya,” ujar KH Adnan.