Kementerian HAM Usulkan Tangguhkan 7 Tersangka Pembubaran Rumah Doa, PDIP Tegaskan Negara Tak Boleh Beri Hati ke Pelaku Intoleran

JawaPos.com - Langkah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengusulkan penangguhan penahanan terhadap tujuh tersangka kasus persekusi retret remaja Kristen di Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menuai polemik. 

Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Marianus Gea, mengkritik tajam usulan Kementerian HAM tersebut. Menurutnya, tindakan tersebut bisa berdampak buruk terhadap mental generasi muda.

“Ini sikap dan tindakan Kementerian HAM ini menimbulkan moral hazard bagi generasi, yaa nanti pernyataannya kan, kalau rame-rame kan pasti akan dicarikan jalan keluar, jalan damai, tidak perlu dilakukan penegakan hukum, dan menimbulkan trauma psikologis kepada generasi-generasi masa datang,” kata Marianus Gea kepada wartawan, Minggu (4/7).

Ia menilai, seolah-olah negara melalui Kementerian HAM memberikan perlindungan kepada para pelaku intoleransi. Ia menekankan, sebuah pesan yang berbahaya jika sampai ditangkap oleh anak-anak yang menyaksikan langsung kejadian tersebut.

“Tindakan ini harusnya Kementerian HAM melihat bahwa menimbulkan kesan psikologis, trauma masa depan bagi anak-anak ini, yang seolah-olah mengajarkan, memberikan perlindungan kepada pelaku-pelaku intoleran yang dicontohkan pada peristiwa Cidahu itu,” ucapnya.

Marianus menegaskan bahwa sikap Kemenham dalam kasus ini adalah keliru dan tidak mencerminkan posisi netral lembaga yang seharusnya menjadi penjaga hak asasi manusia.

Tak hanya itu, ia juga menilai bahwa langkah tersebut menunjukkan keberpihakan terhadap pelaku dan bukan pada korban. Karena itu, pihaknya akan mempertanyakan langkah tersebut ke Kementerian HAM.

“Saya sebagai Komisi XIII, kita akan pertanyakan ini nanti dalam Rapat Kerja Komisi XIII dengan Kementerian Hak Asasi Manusia. Jangan-jangan ini Kementerian HAM tidak tahu apa yang menjadi Tupoksinya, sehingga harus mengambil posisi, porsi institusi lain,” ujarnya.

Marianus juga mempertanyakan dasar hukum keterlibatan Kementerian HAM dalam penangguhan penahanan, yang menurutnya bukan merupakan kewenangan kementerian tersebut.

“Jadi tidak ada pentingnya gitu Kementerian Hak Asasi Manusia untuk turut serta di situ. Artinya, ada seolah-olah ini Kementerian HAM menunjukkan ada keberpihakan yang tidak berdiri adil bagi semua sebagai penjaga hak asasi manusia di Indonesia,” tegasnya.

Sebelumnya, Kementerian HAM mendorong penyelesaian secara damai dan berkeadilan atas insiden pembubaran kegiatan retret siswa Kristen di Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Upaya ini ditegaskan melalui kehadiran Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta dan Stanislaus Wena, dalam pertemuan bersama Forkompimda, tokoh lintas agama, serta sejumlah pemangku kepentingan daerah di di Pendopo Kabupaten Sukabumi, Kamis (3/7).

“Penyelesaian kasus ini sebaiknya tidak hanya mengedepankan pendekatan hukum semata, namun juga perlu mempertimbangkan pendekatan restorative justice yang lebih menekankan pemulihan dan rekonsiliasi sosial,” ujar Thomas Harming Suwarta dalam keterangannya, Jumat (4/7).

Thomas menekankan, pluralisme, keberagaman, dan kebebasan beragama serta berkeyakinan harus menjadi napas kehidupan bangsa. Ia juga mengingatkan pentingnya membangun ruang dialog antarumat beragama agar peristiwa serupa tidak terulang. 

“Kita harus saling menjaga dan merawat kebhinekaan, karena itu adalah kekuatan terbesar bangsa ini,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Thomas juga menyatakan Kementerian HAM turut mendorong agar dilakukan penangguhan penahanan terhadap tujuh tersangka yang terlibat dalam pembubaran rumah doa tersebut.