Politikus PPP Ingatkan Romahurmuziy Tak Sibuk Obral Jabatan Ketum Partai Jelang Muktamar 2025

JawaPos.com - Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ahmad Rifa'i mengingatkan Ketua Majelis Pertimbangan PPP M. Romahurmuziy tidak terus mengobral jabatan Ketua Umum menjelang Muktamar X. Pasalnya, dikabarkan Rommy mendorong Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menjadi ketua umum, yang bukan dari internal PPP.

"Malu rasanya mendengar PPP didagangin Rommy. Seolah-olah Partai Ulama ini hanya jadi komoditas jualan yang diobral kemana-mana," kata Ketua DPC PPP Jakarta Timur, Ahmad Rifa'i kepada wartawan, Kamis (29/5).

Rifa'i mengungkit soal peristiwa yang pernah dialami PPP pada Pemilu 2019. Sebab, saat tengah disibukkan berjuang mendulang suara, tiba-tiba muncul berita bahwa Rommy yang saat itu menjabat Ketua Umum PPP ditangkap KPK, karena terima suap untuk jual beli jabatan.

"Bagai petir di siang bolong, dunia kontan terasa gelap. Perjuangan kami berbulan-bulan untuk mempertahankan 4 kursi DPRD dan 1 kursi DPR RI di Jakarta Timur langsung runtuh saat itu juga" ungkap Rifa'i.

"Apalagi Rommy tinggalnya di Jakarta Timur, habis sudah suara kami tahun 2019. Kursi DPRD hilang 3 kursi, DPR RI hancur lebur hilang kursi sama sekali" sesalnya.

Menurutnya, peristiwa itu menjadi awal keterpurukan PPP. Sebab, dari 10 kursi di DPRD pada 2014 hanya tersisa satu kursi pada 2019. Bahkan, DPR RI dari tiga kursi menjadi 0 kursi.

Setelah menjalani proses hukum, lanjut Rifa'i, seharusnya Rommy tidak lagi menjatuhkan PPP.

"Mestinya Rommy taubat nasuha agar tidak lagi menjadi azab bagi PPP. Jangan ganggu PPP lagi kalau tidak ingin kualat dengan warisan para Ulama. Biarkan kader bekerja untuk kembalikan kejayaan PPP," tegas Rifa'i.

Sementara, Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, M Romahurmuziy alias Rommy menyebut, jika PPP di bawah kepemimpinan Mardiono telah gagal. Menurutnya, PPP harus fleksibel untuk membuka diri hadirkan calon ketua umum dari eksternal partai jelang Muktamar PPP 2025.

"Bahwa kepemimpinan saat ini sudah gagal mempertahankan PPP di Senayan. Jadi, untuk dimajukan lagi sebagai Caketum jelas sudah sangat tidak layak," ucap Rommy, Rabu (14/5).

Ia mengeklaim, hampir seluruh DPW dan DPC sangat setuju dengan pernyataannya tersebut. Karena itu, PPP harus fleksibel dalam membuka diri cari calon ketua umum dari eksternal partai.

"PPP harus fleksibel. Disamping internal, PPP harus membuka diri untuk sourcing calon ketum dari luar partai. Tidak perlu kaku memegangi AD/ART yang mensyaratkan caketum harus pernah duduk 1 periode kepengurusan sebagai Pengurus Harian DPP atau Ketua Majelis," pungkasnya.