Rabu, 3 Juni

Zetizen

Learning Hub

Iklan Jitu

Home Politik

Muhammad Ridwan

Kamis, 18 Januari 2024 | 00.18 WIB

TPN Ganjar-Mahfud Tuding Pilpres 2024 Paling Tidak Demokratis Sejak Reformasi 1998

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menaiki sepeda motor Vespa saat melakukan blusukan ke Pasar Induk Kajen, Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa (16/1/2024).

JawaPos.com - Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menegaskan, Pilpres 2024 merupakan yang paling tidak demokratis sejak Reformasi 1998.

Ia mengatakan, sejumlah fakta di lapangan selama masa kampanye menimbulkan kekhawatiran adanya dugaan konspirasi dan kecurangan pada Pilpres 2024.

“Fakta membuktikan adanya upaya untuk memenangkan salah satu paslon dan adanya dugaan kecurangan yang telah diamati. Ini dalam masyarakat, yang kita sebut dalam ilmu politik dan patron client, itu bisa mengikuti apa yang dikatakan oleh patronnya,” kata Todung di Media Centef TPN Ganjar-Mahfud, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, (17/1).

Dia menunjukkan, salah satu dugaan kecurangan terjadi di Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, seiring munculnya rekaman suara ajakan memilih Prabowo-Gibran, yang diduga dilakukan pejabat setempat.

Pada rekaman tersebut, kata Todung, pejabat setempat, seperti Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), Dandim, Polri, dan Pj Bupati Batu Bara diduga meminta warganya memilih pasangan calon nomor urut 2.

Todung juga merujuk pada sebuah video yang beredar, berisi konten Kepala Bidang (Kabid) SMP Dinas Pendidikan Kota Medan, yang juga Sekretaris PGRI Kota Medan, Andy Yudhistira, sedang mengajak para kepala sekolah untuk memilih Prabowo-Gibran. Todung berpendapat bahwa tindakan itu dapat memengaruhi perilaku para pemilih, yang dikenal sebagai voting behavior.

Dari wilayah Timur Indonesia, aktivis HAM itu juga menyoroti video yang menampilkan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Muhammad Hasbi, yang mengklaim bahwa Presiden Joko Widodo akan mengangkat jutaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) jika pasangan Prabowo-Gibran menang.

Todung juga menyayangkan kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang hanya bekerja berdasarkan laporan, bukan melakukan tindakan preventif dengan melakukan investigasi di lapangan agar mencegah kecurangan.

“Ini pilpres yang menurut saya, paling tidak demokratis, setelah Reformasi 98,” pungkas Todung.

Editor: Estu Suryowati

Terpopuler

Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026

Pesan Perpisahan Penuh Misteri Milos Raickovic Bersama Persebaya Surabaya, Bonek Penasaran hingga Menyesali

Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya

Bocor! 3 Alasan Krusial Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Nomor Dua Jadi Kunci Utama

Ada Pemain Bali United yang Dirumorkan Gabung Persebaya Surabaya Musim Depan, Bonek Sebutkan 3 Nama Termasuk Irfan Jaya

Kunker Luar Negeri Presiden Dikritik, Teddy Singgung Dino Patti Djalal yang hanya 3 Bulan jadi Wamenlu

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Breaking News! Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Wariskan 39 Gol yang Sulit Dilupakan

Harga BBM Pertamina Nonsubsidi Terbaru Per 1 Juni 2026, Dex Series Turun, Pertamax Turbo Naik

Viral Penonton Konser F4 di Jakarta Kena Campak Sebelumnya, Kemenkes Lakukan Pengecekan

JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.

Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210

021-53699659 | 021-5349207 (Fax)

info@jawapos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

TPN Ganjar-Mahfud Tuding Pilpres 2024 Paling Tidak Demokratis Sejak Reformasi 1998

Tags

Artikel Terkait

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

TPN Ganjar-Mahfud Tuding Pilpres 2024 Paling Tidak Demokratis Sejak Reformasi 1998

Tags

Artikel Terkait

PDIP Kritisi Kunjungan Luar Negeri Prabowo, Minta Pemerintah Jelaskan Urgensi dan Target Diplomasi

PDIP Kritisi Bagi-bagi Sembako saat May Day di Monas: Palingan Harganya Rp 100 Ribu, Tidak Menyelesaikan Masalah

Ribka Tjiptaning di May Day PDIP: Ibu-ibu Jangan Marah Suami Gajinya Kecil, Tapi Marah pada Sistem

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com