Hankam

"Saya katakan people power bisa dikenali dari niatnya, kalau niatnya baik-baik enggak apa-apa," ujar Moeldoko di Posko Rumah Cemara, Jumat (19/4) malam.

"Kalau statusnya siaga 1 lah, semua dalam kondisi siap siaga. Karena besok masuk masa tenang," ujar Dedi dalam diskusi bertajuk 'Pemilu Asik Jangan Golput' di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/4).

Benteng pertahanan laut Indonesia bakal semakin kukuh. Sebab, TNI-AL mendapat tambahan alat utama sistem persenjataan (alutsista) berupa kapal selam Alugoro-405.

Da Costa mengaku, untuk menjadi kepala Humas PBB perlu persyaratan khusus. Pertama, dia haruslah perwira yang berpengalaman, terutama di bidang kehumasan.

"Hoax dianggap pelaku teror karena saya cinta negara ini, sayang negeri ini sudah dijajah 350 tahun," kata Wiranto dalam sambutannya

"Ini jadi isu pembahasan krusial dan signifikan, infrastruktur kritis semua negara sudah terdigitalisasi, terbuka peluang kerentanan jaringan yang terkoneksi,".

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol M. Iqbal akan memberikan pengaman khusus di wilayah Nduga, Papua. Terutama jelang hari kampanye terbuka Pemilu 2019

Sementara itu, Juru Bicara TPNPB – OPM Sebby Sambom menuturkan, pernyataan pemerintah Indonesia bahwa ada 10 anggota OPM yang mati dan merampas itu tak benar.

Anggota KKB itu menyerang TNI dengan senjata campuran, baik senjata standar militer maupun senjata tradisional seperti panah dan tombak. Mereka membabi buta.

Polemik menyipilkan sejumlah perwira tinggi TNI masih menjadi polemik. Sebab dikhawatirkan akan memunculkan lagi dwifungsi tentara.

"Saya berpendapat belum ada kebutuhan itu. Sebab revisi UU itu akan membuka kotak Pandora," ucapnya di kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (1/3).

Wacana Tentara Nasional Indonesia (TNI) masuk ke ranah sipil, direspons Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI). Mereka menolak wacana itu.

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo angkat suara terkait wacana memasukkan perwira aktif TNI ke kementerian sipil.

”Kehadirannya juga dapat memperkuat kekuatan jajaran TNI AL yang memiliki tanggung jawab besar menjaga kedaulatan dan kewibawaan NKRI,” ungkap mantan KSAD

Zudan mengatakan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebut, WNA bisa mendapatkan KTP selama memenuhi persyaratan.