Koalisi Masyarakat Sipil Soroti Peran Polri dalam Aksi 27 Agustus 2026

Pengunjuk rasa terlihat bentrok dengan aparat kepolisian di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/8/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Koalisi Masyarakat Sipil menilai Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan demokrasi saat aksi penyampaian aspirasi pada 27 Agustus 2026.
Polri dinilai mampu menjalankan dua fungsi secara bersamaan, yakni memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat sekaligus menjaga keamanan, ketertiban, dan memastikan proses penegakan hukum tetap berjalan.
Penilaian tersebut disampaikan dalam diskusi Koalisi Masyarakat Sipil bertajuk “Polri Ujung Tombak Demokrasi: Aksi 27 Agustus Jalan Aman dan Damai” yang berlangsung di Jakarta, Rabu (2/9).
Diskusi tersebut menghadirkan Peneliti Senior BRIN Dr. Syaufuan Rozi, S.Ip., M.Si., P.AU, Pengamat Kebijakan Publik Dr. Faisal Lohy, MH, serta Pegiat Demokrasi Fauzan Ohorella yang bertindak sebagai moderator.
Baca Juga:Jalankan Mandat UU P2SK, BI Tak Hanya Jaga Stabilitas Tapi Juga Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Dalam forum itu, Syaufuan Rozi melihat adanya perubahan pendekatan Polri dalam menangani aksi penyampaian pendapat masyarakat. Ia menilai aparat semakin mampu membaca karakter, pola, dan dinamika kelompok yang hadir dalam sebuah demonstrasi.
“Dalam aksi kemarin, massa terbagi dalam tiga sesi, yakni pagi, siang menjelang sore, dan sesi malam. Sesi malam inilah yang diisi oleh kelompok-kelompok Anarko,” kata Syaufuan Rozi.
Menurutnya, kemampuan membaca karakter massa menjadi salah satu faktor yang membuat aparat dapat menentukan pendekatan berbeda terhadap setiap kelompok yang terlibat dalam aksi.
Ia menilai, pemahaman tersebut penting agar aparat dapat membedakan antara kelompok masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara resmi dengan pihak-pihak yang berpotensi memanfaatkan situasi untuk kepentingan lain.
“Artinya Polri telah paham betul mana aspirasi resmi yang dibawa oleh masyarakat dan mana kelompok yang ingin memanfaatkan aspirasi tersebut. Inilah poin dari Polri sebagai ujung tombak dalam menjaga demokrasi," ujar Syaufuan.
Tags
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!




