Ketimpangan Penerima MBG Disorot, Banyak yang Tidak Membutuhkan Bantuan

JawaPos.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian publik setelah ratusan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Sidoarjo, Jawa Timur, dilaporkan mengalami keracunan setelah menyantap makanan yang disediakan melalui program tersebut.

Di tengah munculnya kasus tersebut, Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Prof Burhanuddin Muhtadi, menyoroti persoalan lain yang dinilai tidak kalah penting, yakni ketepatan sasaran dalam pelaksanaan MBG.

Burhanuddin mengungkapkan, pada awal Agustus 2026, Badan Gizi Nasional (BGN) mengonfirmasi adanya ratusan sekolah swasta yang menyatakan tidak membutuhkan program MBG. Sejumlah sekolah tersebut bahkan merupakan institusi pendidikan elite yang berada di Jakarta dan sejumlah wilayah lain di Pulau Jawa.

Menurut Burhanuddin, keputusan sekolah-sekolah tersebut untuk tidak mengikuti program MBG seharusnya tidak hanya dilihat sebagai persoalan teknis pelaksanaan. Fenomena itu justru memperlihatkan adanya persoalan yang lebih mendasar mengenai siapa yang sebenarnya paling membutuhkan bantuan makanan bergizi.

Ia mengatakan, persoalan tersebut semakin penting karena pemerintah dalam proses evaluasi dan refocusing program bahkan sempat mempertimbangkan pengurangan jumlah penerima hingga sekitar delapan juta orang.

"Sebagian masyarakat yang paling membutuhkan makanan bergizi justru belum mendapatkannya, sementara sebagian penerima lainnya sebenarnya tidak terlalu membutuhkan bantuan tersebut," kata Burhanuddin Muhtadi dalam keterangannya, Rabu (2/9).

Burhanuddin menjelaskan, kesenjangan tersebut berkaitan dengan distribusi MBG yang belum sepenuhnya mengikuti tingkat kebutuhan masyarakat di setiap daerah. Menurutnya, program yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak masih menghadapi tantangan dalam menjangkau wilayah dengan persoalan pangan yang lebih serius.

Padahal, Presiden Prabowo Subianto selama ini menggambarkan makanan bergizi di sekolah sebagai hak yang semestinya dapat dirasakan setiap anak. Program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan nutrisi, tetapi juga menyangkut penghormatan terhadap martabat anak.

Hasil survei nasional Indikator Politik Indonesia pada pertengahan Juli 2026 turut memberikan gambaran mengenai distribusi tersebut. Survei yang melibatkan 3.700 responden menemukan sekitar 58,2 persen rumah tangga memiliki anak yang menerima MBG.