Disinformasi, Fitnah, dan Kebencian Bertebaran di Medsos, Menko Polkam Ibaratkan Medan Tempur

JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago memberi atensi lebih terhadap disinformasi, fitnah, dan kebencian yang bertebaran di media sosial (medsos) dan ruang digital. Dia mengibaratkan ruang tersebut sebagai Padang Kurusetra atau medan tempur.

Hal itu ditegaskan oleh Djamari saat memimpin Forum Koordinasi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta Pusat (Jakpus), pada Selasa (1/9). Fokus dalam forum tersebut adalah pengelolaan komunikasi publik pemerintah di tengah disinformasi, fitnah, dan kebencian.

Menurut Djamari, ruang digital saat ini memiliki posisi strategis dalam membentuk opini, cara berpikir, dan karakter masyarakat. Karena itu, pemerintah dan seluruh elemen bangsa harus memiliki kemampuan yang kuat untuk mengelola arus informasi.

Baca Juga:Korupsi Masalah Utama Bangsa, Prabowo Diminta Segera Tuntaskan

”Medan digital sekarang sangat strategis. Saya ibaratkan sebagai Padang Kurusetra atau medan tempur yang sangat besar,” ucap dia dalam sambutannya.

Ruang digital, kata Djamari, merupakan medan kritik. Siapa yang menguasai medan tersebut akan memenangkan pertempuran. Karena itu, dia ingin jajaran Bakohumas mampu memenangkan pertempuran di ruang-duang digital. Sebab, jika tidak maka pemerintah akan kalah.

Djamari mengingatkan, disinformasi, fitnah, dan kebencian yang disertai narasi negatif, kata-kata kasar, serta konten tidak senonoh sudah banyak beredar di medsos. Kondisi tersebut berpotensi memberikan dampak jangka panjang terhadap pola pikir dan karakter masyarakat.

”Media sosial sangat memengaruhi pikiran masyarakat. Apa yang ada di pikiran akan memengaruhi apa yang kita kerjakan, dan apa yang terus kita kerjakan akan membentuk karakter. Jangan sampai kita lengah sehingga karakter bangsa ini berubah menjadi lemah, mudah menyerah, dan pesimis,” ujarnya.

Baca Juga:Dukung Progran Rumah Cahaya Lewat Pemberian Hunian Layak Kepada 30 Pahlawan Indonesia  

Untuk menghadapi disinformasi, fitnah, dan kebencian, ikhtiar yang dilakukan oleh pemerintah harus terus diperkuat. Menurut Djamari, ketika medan informasi terlanjur dikuasai pihak lain, dibutuhkan upaya dan sumber daya yang lebih besar untuk mengembalikannya.

”Kalau sudah dikuasai orang lain, perlu upaya keras untuk merebutnya kembali. Perlu sumber daya, perlu alat, dan perlu anggaran. Padahal, kekuatan yang kita miliki sangat besar, maka harus bisa dikoordinasikan dengan baik,” pesannya.
Tidak hanya itu, Djamari mengingatkan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pemberantasan kejahatan digital dan perlindungan data nasional. Dia menyebut, kini pengelolaan informasi publik tidak lagi sekadar urusan administrasi komunikasi, melainkan merupakan bagian dari upaya melindungi masyarakat, menjaga kedaulatan digital, dan merawat stabilitas nasional.

”Tidak ada orang lain lagi. Kita sendiri yang harus berjuang bersama-sama menguasai ruang digital untuk mencegah DFK,” pungkasnya.