9 Nama Ahwa Jadi Kunci, Pemilihan Diprediksi Berlangsung Lebih Panjang

JawaPos.com - Konsekuensi dari mekanisme baru tersebut adalah waktu pelaksanaan muktamar menjadi lebih panjang. Tahapan pemilihan tidak bisa dilakukan sekaligus karena harus melewati sejumlah proses, mulai dari pembahasan dan penetapan tata tertib, tabulasi calon Ahwa, penetapan sembilan anggota Ahwa, pemilihan Rais Aam, pengusulan lima calon Ketua Umum, tabulasi lima nama, hingga pemilihan Ketua Umum oleh Ahwa.

Rangkaian tersebut membuat agenda Muktamar ke-35 NU diperkirakan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Pada 30 Agustus, sedikitnya masih terdapat sembilan agenda penting yang harus diselesaikan.

Pantau JawaPos.com dilapangan salah satunya adalah tabulasi sembilan nama calon Ahwa yang diperkirakan membutuhkan waktu sekitar empat hingga lima jam. Setelah itu, Ahwa akan bersidang untuk menentukan Rais Aam sebelum proses pemilihan Ketua Umum PBNU dimulai.

Muktamar ke-35 NU Jadi Salah Satu yang Terpanjang

Panjangnya proses tersebut membuat Muktamar ke-35 NU menjadi salah satu muktamar dengan rangkaian agenda terpanjang.
Namun, durasi tersebut dinilai sebagai konsekuensi dari upaya mencari format pemilihan yang dianggap lebih mampu menjaga persatuan organisasi.

Proses yang lebih panjang juga dianggap sebagai bagian dari konsekuensi musyawarah untuk mencapai keputusan bersama. Puncaknya adalah penetapan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU yang diharapkan menjadi momentum konsolidasi seluruh elemen NU.

"Terkait agenda penutupan pada 31 Agustus, kehadiran Presiden Prabowo Subianto masih belum dapat dipastikan. Kepastian tersebut bergantung pada agenda dan kesibukan Presiden," kata Gus Romi saat ditemui sebelum masuk dalam ruang sidang di Muktamar NU ke 35 Tambakberas Jombang, Minggu (30/8).

Yang menjadi harapan utama adalah penutupan Muktamar ke-35 NU dapat menjadi puncak kegembiraan seluruh peserta setelah melewati rangkaian persidangan dan dinamika organisasi selama beberapa hari.

Bagi NU, perubahan sistem pemilihan ini bukan hanya soal siapa yang akan menjadi Ketua Umum PBNU. Lebih jauh, mekanisme Ahwa menjadi eksperimen penting untuk mencari titik temu antara demokrasi organisasi, tradisi musyawarah ulama, dan kebutuhan menjaga keutuhan Nahdlatul Ulama setelah muktamar berakhir.