Arah Kebijakan dan Postur APBN 2022

PEKAN-PEKAN ini pemerintah dan DPR intensif membahas arah dan postur APBN 2022. Agendanya pokok dan arah kebijakan APBN 2022 sebagai kelanjutan pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural. Agenda pemulihan ekonomi berjalan sejak awal pandemi 2020, berlanjut tahun ini dan tahun depan.

Mengapa agenda pemulihan ekonomi nasional ini penting dan berlanjut pada tahun depan? Semua indikator ekonomi makro memang menunjukkan arah perbaikan. Pada kuartal I 2021, pertumbuhan ekonomi nasional -0,7 persen dan inflasi stabil pada kisaran 1,3–1,5 persen. Sementara itu, ekspor dan impor membaik. Jika Desember 2020 nilai ekspor USD 16,5 miliar, pada April 2021 tumbuh ke posisi USD 18,48 miliar.

Meski demikian, indikator positif itu belum memadai sebagai baseline (2021) untuk mencapai target-target ekonomi makro 2022. Terlebih indikator kesejahteraan sosial masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah. Angka kemiskinan secara serentak meningkat sejak pandemi. Pada Maret 2020 angka kemiskinan 9,78 persen dan naik 10,19 persen pada September 2020.

Atas dasar itu, perlu percepatan pemulihan ekonomi. Kuncinya, kesuksesan vaksinasi yang berdampak pada turunnya positive rate Covid-19. Fokus bidang kesehatan 2022 adalah menyelesaikan 40,34 juta kelompok prioritas sasaran vaksinasi. Hingga semester I 2021, dari kelompok prioritas, vaksinasi tahap I mencapai 51,8 persen dan vaksinasi tahap II mencapai 28,99 persen.

Percepatan vaksinasi harus sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi, khususnya meningkatkan daya beli rumah tangga miskin, dan mendorong tingkat konsumsi rumah tangga menengah atas. Kinerja kuartal I 2021 masih menunjukkan tingkat konsumsi rumah tangga di titik kontraksi -2,3 persen. Padahal, tingkat konsumsi rumah tangga menopang 57 persen PDB.

Kajian Bank Dunia terhadap dampak program perlindungan sosial cukup efektif meredam peningkatan kemiskinan. Dari simulasi Bank Dunia, jika tanpa ada program perlindungan sosial, peningkatan jumlah penduduk miskin berkisar 5,5 juta–8 juta. Intervensi program perlindungan sosial cukup efektif meredam lonjakan kemiskinan sehingga angka kemiskinan ”hanya naik” 2,4 juta dari Maret 2019 hingga September 2020.

Baca Juga: Banyak Pasien Isoman Jatim Tak Terdata, Berpotensi Jadi Klaster Baru

Perbaikan penyaluran program perlindungan sosial, terutama data penerima manfaat, mutlak dilakukan. Berbagai program subsidi, terutama energi dan pupuk, harus diintegrasikan dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Pada kelompok usaha, fokusnya memperkuat UMKM yang menopang 60,3 persen PDB. Pemerintah perlu memperbaiki kinerja kredit, khususnya UMKM, dengan melaksanakan bauran kebijakan bersama BI dan OJK. Pada kelompok usaha (korporasi), pemerintah, BI, dan OJK harus menjadi jembatan pemulihan terhadap setidaknya 200 debitur besar yang mengalami penurunan baki debit 17,8 persen dengan total penurunan Rp 45,5 triliun.

Postur APBN 2022

Kita berharap arah kebijakan APBN 2021 dan rencana APBN 2022 dilaksanakan optimal. Sebab, berbagai target yang hendak diraih cukup besar, yakni pertumbuhan 5,2–5,8 persen, inflasi 2–4 persen, SBN 6,32–7,27 persen, kurs rupiah 13.900–15.000/USD, kemiskinan 8,5–9 persen, pengangguran 5,5–6,3 persen, gini ratio 0,376–0,378, IPM 73,41–73,46, nilai tukar petani (NTP) 102–104, dan nilai tukar nelayan (NTN) 102–105.

Postur APBN yang disepakati pemerintah dan Panja DPR antara lain target pendapatan negara dalam range 10,18–10,44 persen PDB dan belanja negara 14,69–15,30 persen PDB. Atas komposisi itu, defisit APBN kami sepakati bersama pemerintah dalam range 4,51–4,85 persen PDB. Penurunan tingkat defisit APBN lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021. Langkah ini sebagai ”jembatan” agar pada 2023 saat defisit APBN kembali di bawah 3 persen PDB.

Untuk mendongkrak penerimaan perpajakan, yang pada 2020 turun ke posisi 8 persen PDB, Panja DPR dan pemerintah sepakat membangun sistem perpajakan yang lebih kompatibel dengan sistem perekonomian, memperluas basis pajak, dan menjangkau wajib pajak (WP) baru. Sebab, total WP kita masih 44 juta, masih jauh di bawah besarnya potensi WP.

Pada sisi belanja negara, belanja negara harus lebih tepat sasaran, fokus program prioritas, efisiensi belanja kebutuhan dasar, berorientasi hasil, serta kontrol terhadap pelaksanaan dana transfer ke daerah dan desa. Kita tidak ingin ada dana idle di daerah dan desa hingga ratusan triliun seperti tahun-tahun yang lalu.

Kebijakan pembiayaan, terutama dari utang, DPR setuju melanjutkan kebijakan countercyclical, yang terkelola dalam batas aman, pruden, dan memperhitungkan sustainability. Rasio utang kita batasi dalam range 43,76–44,28 persen PDB. Pada 2021, kisaran outlook rasio utang 41,05 persen PDB.

Pembiayaan APBN tentu tidak bertumpu pada utang. Kita sepakati PMN terhadap BUMN dilakukan secara selektif dan berorientasi pada pengembangan usaha strategis, menopang devisa ekspor, dan kontribusi deviden pada APBN lebih besar. Kita juga berharap pembentukan lembaga pengelola investasi (LPI).

Pada 2022 kita amanatkan untuk terus melanjutkan agenda reformasi struktural dengan cepat. Kebutuhan untuk transformasi SDM yang masih rendah, dengan angkatan kerja 56 persen lulusan SMP dengan upah murah. Tanpa transformasi cepat SDM, bonus demografi yang kita miliki hanya akan menjadi beban sosial-kependudukan.

Kebutuhan transformasi struktural juga harus dipastikan dengan pembangunan infrastruktur dasar; jalan, sekolah, rumah sakit, berikut sarana dan prasarananya, dan internet. Pandemi menguatkan, betapa lemahnya daya dukung infrastruktur kesehatan, termasuk kesenjangan pusat-daerah dan kota-pedesaan.

Baca Juga: Bertambah, Ini Daftar Jalan Ditutup Selama PPKM Darurat di Surabaya

Terakhir, semua agenda ini akan berjalan baik bila reformasi birokrasi berjalan semestinya. Reformasi birokrasi sebagai enabling factor. Saya berharap agenda ini serius dijalankan, bukan sekadar tema tahunan dan bersifat artifisial. Tanpa daya dukung birokrasi yang memadai, kompeten, dan berintegritas, semua rencana hanya indah di atas kertas. (*)