BPOM Izinkan Penggunaan Vaksin Bio Farma

JawaPos.com – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kembali menerbitkan emergency use authorization (EUA) untuk vaksin Covid-19. Kali ini izin tersebut diberikan pada vaksin yang diolah dan dikemas PT Bio Farma.

Dalam surat izin bernomor 2102907543A1 yang diterbitkan kemarin (16/2), vaksin itu diberi nama Vaksin Covid-19.

Meski begitu, bahan baku dan pembuatnya tetap sama, yakni Sinovac, perusahaan farmasi asal Tiongkok.

Kepala BPOM Penny K. Lukito menyatakan, mutu Vaksin Covid-19 sama dengan CoronaVac yang diproduksi di Beijing. Proses yang dilakukan PT Bio Farma merupakan hasil transfer teknologi dengan Sinovac. Bio Farma menerima bahan baku vaksin dari Tiongkok, lalu mengemasnya di tanah air. Bio Farma dua kali mendatangkan bahan baku vaksin. Pertama, 15 juta dosis vaksin pada 12 Januari. Lalu, 11 juta dosis pada 2 Februari. ”Bahan baku ini sudah proses produksi di Bio Farma,” kata Penny.

Kenapa harus diberi EUA lagi? Menurut Penny, itulah syarat internasional yang harus dipenuhi. Jika berbeda tempat produksi dan kemasan, otoritas pengawasan obat dan makanan harus menelitinya.

Vaksin Covid-19 tersedia dalam bentuk sediaan vial 5 ml. Setiap vial berisi 10 dosis vaksin. ”Dikemas dalam dus berisi 10 vial dan stabil disimpan pada suhu 2–8 derajat Celsius,” ujarnya.

Setiap vial dilengkapi 2D barcode yang menunjukkan identitas masing-masing. Fungsinya, melakukan tracking dan mencegah peredaran vaksin palsu.

Dalam kesempatan yang sama, Penny menyatakan sedang menunggu data terkait dengan khasiat dan mutu vaksin AstraZeneca. Sebab, vaksin itu akan didistribusikan melalui kerja sama multilateral. Indonesia terlibat dalam kerja sama tersebut. Setelah menerima data tersebut, BPOM bisa dengan cepat menyelesaikan EUA. ”Kami memberikan janji kinerja 5–10 hari untuk menerbitkan EUA,” tuturnya. Setelah EUA terbit, vaksin AstraZeneca bisa digunakan di Indonesia.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi terus mengajak negara-negara di dunia menghindari nasionalisme vaksin. Pernyataan tersebut kembali disampaikan Retno dalam pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Hungaria Péter Szijjártó di Jakarta kemarin.

Retno menegaskan, nasionalisme vaksin bisa membahayakan upaya melawan pandemi secara global. Vaksin adalah urusan kemanusiaan. Dengan stop politisasi vaksin, seluruh negara dapat mengatasi pandemi secara bersama-sama. ”Kami juga menegaskan kembali pentingnya terus mendukung kerja sama multilateral. Salah satunya melalui Covax facility untuk memastikan tersedianya akses vaksin bagi seluruh negara,” tegasnya.

Pertemuan itu juga menghasilkan dua perjanjian. Yaitu, MoU mengenai peningkatan kapasitas diplomatik dan LoI tentang pembentukan Indonesia-Hungary Investment Fund. Retno mengungkapkan, meski di tengah situasi pandemi, perdagangan dua arah oleh kedua negara mengalami peningkatan. Pada 2020, total perdagangan mencapai USD 212 juta. Angka itu naik lebih dari 13,25 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. ”Ke depan, kita terus berupaya meningkatkan perdagangan bilateral kedua negara,” katanya.

Karena itu, kedua negara bersepakat memperkuat upaya menciptakan perdagangan yang berkelanjutan. Di antaranya, melalui pembentukan hub atau gudang produk Indonesia di Budapest, mendorong ekspor produk komponen elektronik dan otomotif, serta menjajaki kemungkinan imbal dagang dengan Hungaria.

Indonesia juga membuka kesempatan bagi pengusaha Hungaria untuk berinvestasi pada proyek pembangunan di Indonesia. Salah satunya, melalui partisipasi Hungaria pada proyek sistem pembayaran jalan tol atau multilane free flow (MLFF) electronic toll road payment. Retno berharap LoI pembentukan Indonesia-Hungary Investment Fund yang ditandatangani membuka jalan untuk meningkatkan partisipasi Hungaria pada proyek-proyek lain. Misalnya, infrastruktur digital, instalasi pengolahan air, dan pekerjaan umum.

Anggaran Vaksinasi Mencapai Rp 58 Triliun

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran Rp 58 triliun untuk membiayai vaksinasi. Anggaran tersebut dialokasikan untuk vaksinasi bagi lebih dari 181 juta warga Indonesia. Setiap penerima vaksin akan memperoleh dua dosis sehingga tercapai kekebalan kelompok atau herd immunity.

”Presiden memutuskan vaksin diberikan secara gratis kepada seluruh penerima agar tidak ada yang tidak mendapatkan vaksin dengan alasan biaya,” kata Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam Zoom Meetings dengan sejumlah pemimpin redaksi tadi malam.

Baca juga: BPOM Keluarkan Izin penggunaan Vaksin Covid-19 Produksi Bio Farma

Terkait dengan desakan dunia usaha untuk mempercepat penyelesaian vaksinasi melalui vaksin mandiri, Sri Mulyani menyerahkan kebijakan tentang vaksin mandiri kepada menteri kesehatan. Dia memastikan Kemenkeu tidak akan mengurangi alokasi anggaran vaksinasi meski ada kebijakan vaksin berbayar.

”Alokasi anggaran vaksinasi tetap tersedia bagi 181 juta orang agar tercapai herd immunity. Anggaran itu dipakai untuk pengadaan vaksin, distribusi cold chain, insentif tenaga kesehatan vaksinator, dan sistem informasi,” terangnya.

Anggaran vaksinasi tersebut tercakup dalam alokasi anggaran kesehatan di APBN 2021 sebesar Rp 173,3 triliun.

 

Saksikan video menarik berikut ini:

 

https://youtu.be/wy3_qS9dDhQ