KPK Tetapkan Hasto Tersangka, Mantan Ketum PBNU Ingatkan Pemberantasan Korupsi Tidak Tebang Pilih

Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Said Aqil Siroj (dua dari kiri) memberikan pidato refleksi akhir tahun di Jakarta (25/12). (Hilmi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Jagat perpolitikan nasional sedang menghangat. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto baru saja ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejumlah kalangan menyampaikan dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air. 

Diantaranya disampaikan oleh sejumlah ulama yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI). Ketua Umum LPOI Said Aqil Siroj mengatakan semua sepakat, bahwa korupsi harus diberantas. Apalagi korupsi sudah menjadi persoalan laten di Indonesia. 

Dia menegaskan, sejatinya keberadaan KPK sudah cukup untuk memberantas korupsi di Indonesia. "Sebenarnya kalau KPK berfungsi dengan benar dan sesuai dengan cita-cita pembentukannya itu sudah cukup," katanya di Jakarta pada Rabu (25/12).

Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu mengatakan, dalam menjalankan tugasnya KPK tidak boleh tebang pilih. "Jangan ada tendensi politik, tendensi balas dendam, atau tendensi lainnya," katanya.

Pengusutan kasus korupsi, termasuk penetapan tersangka harus benar-benar sesuai dengan koridor hukum. Said mengatakan, KPK harus adil.

Termasuk para aparat penegak hukum lainnya juga harus adil. Bahkan kepada para hakim, Said juga mengatakan harus adil.

Dia mengutip ajaran agama Islam soal berbuat adil. Said menegaskan sikap adil juga harus diterapkan kepada orang atau pihak yang tidak mendukung atau di luar kelompoknya. 

Dalam kesempatan itu, LPOI menyampaikan beberapa butir seruan untuk pemerintah, khususnya Presiden Prabowo. Mulai dari masalah korupsi, ekonomi, pajak, sampai hubungan luar negeri. 

LPOI diantaranya memohon kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat implementasi penegakan keadilan. Kemudian membersihkan negara dari bahaya laten korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Mengarahkan kebijakan pada hal yang lebih populis. Serta lebih memihak kepada rakyat kecil dengan menurunkan pajak, menurunkan harga-harga sembako, menumbuhkan lapangan kerja dan mempercepat pengentasan kemiskinan. 

LPOI juga berharap pemerintah melakukan refocusing anggaran belanja negara untuk Pendidikan, Sosial dan Keagamaan. Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional berbasis proyek padat karya dan inovasi dalam negeri. Merajut dan memperkuat solidaritas kebhinnekaan serta lebih memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi kehidupan masyarakat.