Pembangunan Infrastruktur IT di 10 Tahun Jokowi Belum Cukup, PR Pemerintahan Prabowo-Gibran Masih Berat

JawaPos.com - Tidak bisa dipungkiri, di kepempimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama dua periode ini, dengan segala baik dan buruknya, meninggalkan catatan pembangunan yang saat ini dirasakan masyarakat. Salah satunya adalah di sektor infrastruktur telekomunikasi.

Dari yang paling dekat dan bisa dirasakan oleh masyarakat sehari-hari adalah kecepatan rata-rata internet di Indonesia. Diklaim bahwa saat ini, setelah 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, kecepatan internet di Indonesia dikatakan berhasil naik.

Dalam satu dekade terakhir, pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk mengikis kesenjangan digital di Tanah Air diyakini menunjukkan peningkatan signifikan.

Hal ini sebelumnya pernah disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi yang menyatakan kalau kecepatan internet di Indonesia meningkat sejak tahun 2014 pada kisaran 2,5 Mbps kini naik menjadi 25 Mbps di tahun 2024.

Baca Juga: 5 Hal Kecil yang Sering tidak Disadari Dapat Membuat Orang Lain Tidak Menyukai Anda, Menurut Psikologi

"Artinya meningkat 10 kali lipat, kita berharap di lima tahun ke depan kita bisa mengejar (target) 100 Mbps kecepatan internet," ungkap Budi dilansir dari laman resminya.

Budi mengakui masih ada tantangan berkaitan dengan cakupan konektivitas internet yang masih belum merata antara pusat perkotaan dan pedesaan. Menurut Budi Arie, kendala itu terjadi karena ada proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) yang mangkrak.

Sementara terkait menara BTS, baru-baru ini Kominfo juga menyatakan bahwa Satuan Tugas (Satgas) Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Infomatika telah menyelesaikan tugas.

Budi Arie menyatakan satgas telah berhasil memberikan rekomendasi strategis dalam penyelesaian proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G dan Hot Backup Satellite (HBS), serta menyusun langkah-langkah optimalisasi program infrastruktur telekomunikasi BAKTI Kominfo.

Satgas BAKTI Kominfo sendiri dibentuk melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 472 Tahun 2023, tanggal 12 Oktober 2023. Satgas yang dibentuk untuk mengatasi berbagai kendala strategis dan operasional di proyek BAKTI, berhasil mengawal penyelesaian pembangunan 5.321 BTS 4G dari total 5.618 BTS yang ditargetkan. Proyek ini bernilai Capex Rp 12,045 triliun dengan biaya Opex sebesar Rp 144,878 miliar per bulan.

Meski masih ada 297 lokasi BTS yang masih dalam tahap pembangunan, terutama karena kendala keamanan di Papua, capaian ini diyakini menunjukkan keberhasilan BAKTI dalam menyediakan akses telekomunikasi di wilayah-wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

Dalam program HBS, Satgas memberikan rekomendasi untuk mengakhiri kontrak dengan pengembalian penuh sebesar Rp3,5 triliun, menyusul kesuksesan peluncuran satelit utama SATRIA-1 yang sesuai skenario. Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk HBS kini akan direalokasikan untuk penyediaan remote terminal ground segment SATRIA-1, memastikan proyek ini tetap efisien tanpa membebani APBN.

Baca Juga: APT, Single Kolaborasi Bruno Mars dengan Rose BLACKPINK Resmi Dirilis

Dengan segala capaian tersebut, apakah pekerjaan rumah belum selesai? Disampaikan oleh pengamat dari Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, pekerjaan rumah atau PR pemerintah belum selesai di sektor infrastruktur telekomunikasi. Menurutnya, masih banyak PR yang mesti dikerjakan pemerintahan baru Prabowo-Gibran di sektor infrastruktur IT atau infrastruktur telekomunikasi untuk mendukung target peningkatan ekonomi mencapai delapan persen yang dijanjikan Prabowo Subianto saat kampanye lalu.

"Infrastruktur ini perlu dibenahi. Bagaimana menggelar jaringan telekomunikasi, memperluas akses internet, itulah PR terbesar kita untuk mendorong ekonomi digital buat naik. Memang kecepatan internet kita naik dalam 10 tahun terakhir, sekarang di 22-25 Mbps, tapi itu belum cukup," terang Heru Sutadi.

Menurut Heru Sutadi, naiknya kecepatan internet di Indonesia dalam 10 tahun terakhir bukan sesuatu hal yang bisa terlalu dibanggakan. Sebab, kompetisi Indonesia tidak hanya melawan "Indonesia" itu sendiri, tapi juga bersaing dengan negara-negara lain di Asia Tenggara.

"Infrastruktur kita memang meningkat dari ada 10 kali lipat gitu ya. Tapi di 2014 itu posisi kita berada di tengah, berada di 4 ke 5 di antara negara-negara Asia Tenggara. Namun sekarang posisi Indonesia itu melorot, di posisi 9 dari 11 negara. Artinya apa? Artinya bahwa upaya yang sama tidak hanya dilakukan di Indonesia, tapi juga negara lain bahkan lebih giat lagi, kita biasa saja," ungkap Heru.

Sehingga menurut Heru, yang perlu dicapai saat ini, untuk bisa merasakan manfaat dari potensi ekonomi digital, yang harus dilakukan adalah memperbaiki infrastruktur.

Terkait tantangan membangun infrastruktur telekomunikasi di Indonesia juga disampaikan oleh Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia atau Atsi melalui Merza Fachys selaku Wakil Ketua Umum Atsi.

Dirinya mengungkapkan, tantangan dalam menggelar infrastruktur jaringan telekomunikasi di lapangan masih sangat besar. Selain karena permodalan, besarnya investasi, siapa yang akan menjalankan dan akhirnya penentuan harga ke end user, kendala yang kerap ditemui di lapangan adalah saat ini belum sejalan regulasi antara pusat dan di daerah.

"Apa sih yang dibutuhkan untuk menggelar jaringan telekomunikasi, oh izin ini, izin itu dan sebagainya. Yang antar pulau ada laut (membutuhkan SKKL), satelit dan lain-lain, bagaimana caranya ini serentak bergerak, itupun kalau investasinya ada. Kalau pemerintah aware, dari pusat sampai daerah, harusnya bisa (membangun infrastruktur lebih baik lagi)," ungkap Merza kepada JawaPos.com.

Merza menambahkan, saat ini kendala yang sering ditemukan di lapangan, dalam proses membangun infrastruktur telekomunikasi adalah conflict of interest. Ketidakharmonisan antara regulasi baik dari pusat dan daerah. Masih tumpang tindih.

"Tapi kalau sudah ngomong conflict of interest, pemerintah pusat maunya membangun, tapi pemerintah daerah nggak mau areanya diobok-obok, ya susah. Daerah maunya dapat retribusi, jadi PAD dan sebagainya, membangun (infrastruktur) ini jadi lebih, ya susah. Inilah PR-PR yang harus dibenahi," tegas Merza.

Keluhan yang sama juga datang dari provider internet berbasis fix broadband dalam membangun infrastruktur mereka. Seperti halnya membangun jaringan seluler, membangun infrastruktur fix broadband internet juga diperlukan dalam mendukung sektor ekonomi digital dari sisi infrastruktur IT.

Baca Juga: 4 Zodiak Paling Berjaya Besok 20 Oktober 2024, Ada Keberuntungan dari Segala Arah

Bagaimana membuat internet cepat dan merata, maka dibutuhkan jaringan pendukung yang merata juga. Hal inilah yang juga dikebut oleh penyedia layanan internet yang tergabung di Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi atau Apjatel.

Diketahui, Apjatale selama ini konsisten menggelar jaringan fiber di berbagai daerah di Indonesia. Disampaikan oleh Ketua Umumnya Jerry Mangasas Swandy, kendala yang banyak ditemukan Apjatel dalam menggelar infrastruktur fiber optik adalah regulasi yang tidak harmonis antara pusat dan daerah.

Memberi gambaran, Jerry mengungkapkan, sejak pertama digunakan tahun 2005 hingga sekarang, baru 30 persen wilayah Indonesia yang terlayani jaringan fiber optik. Padahal, jika dibandingkan dengan layanan seluler, internet fix broadband dengan fiber ini memiliki keunggulan lebih, nggak heran kalau saat ini, banyak operator seluler juga mulai bermain di sektor tersebut melalui Fix Mobile Convergence atau FMC.

Penggunaan kabel fiber optik menjadi pilihan karena keunggulan yang dimilikinya. Ada beberapa keunggulan dari fiber optik yaitu kapasitas besar, komponen yang tipis/kecil, tidak menggunakan arus listrik dan validitas data terjamin. Karena itu banyak dipakai oleh perusahaan telekomunikasi dan operator internet untuk mengembangkan jaringan.

Namun selain keunggulan, ada juga kelemahan penggunaan fiber optik ini. Ada dua kelemahan utama fiber optik yaitu pemasangannya membutuhkan biaya yang besar dan instalasinya rumit.

“Makanya kita butuh dukungan dari berbagai pihak, pemerintah, masyarakat dan semua pihak agar pembangunan jaringan bisa terus berlangsung dan bisa mencapai seluruh pelosok negeri," ungkap Jerry.

Beberapa kendala yang dialami oleh Jerry dan anggota Apjatel saat ingin mengembangkan jaringan fiber optik adalah belum ada keseragaman antar instansi terkait soal izin dan biaya yang dikenakan. Semua itu menjadi beban bagi perusahan yang ingin menggelar infrastruktur jaringan fiber optik.

Di beberapa wilayah dan kawasan, menurut Jerry biaya untuk menggelar kabel fiber optik sangat mahal. "Ya karena regulasi-regulasinya ini tumpang tindih. Nggak harmonis, padahal kan sudah ada Undang-undang Cipta Kerja," kata Jerry.

Jerry menyebut, kesulitan atau ketidakharmonisan regulasi dari pusat dan daerah ini karena masalah kesetaraan. Internet masih dianggap sebagai kebutuhan tersier, belum primer. Padahal saat ini, Jerry menyebut, setiap orang sudah menggunakan internet dari anak-anak bahkan sampai kakek-nenek.

“Sebenarnya jaringan fiber optik itu equal juga dengan listrik (PLN) atau air minum (PDAM), gas dan Proyek Strategis Nasional atau PSN lainnya. Karena sama-sama memberikan layanan untuk publik, cuma produknya saja yang berbeda. Jadi seringkali di pusat oke, di daerahnya yang tidak selaras, ini susah," tutur Jerry.

Baca Juga: Mandiri dan Pekerja Keras: Inilah 5 Weton yang Lebih Sukses Jika Membuka Usaha dan Bisnis Sendiri Dibanding Jadi 'Budak Korporat'

Belum lagi, harmonisasi regulasi yang membuat pembangunan infrastruktur IT di Indonesia jadi makin sulit adalah ketidakharmonisan antar lembaga. Setiap lembaga punya produk perizinan sendiri-sendiri.

"Satu lagi yang kita keluhkan beban saat jaringan fiber optik harus melintasi jaringan kereta api, ada perbedaan kebijakan antara DAOP KAI dan Dirjen Perkeretaapian, dengan Jasa Marga atau saat lewat jalan Tol juga begitu, kalau lewat daerah konservasi, KLHK juga punya perizinan sendiri, belum lagi ormas di daerah juga sering mengganggu. Inilah yang menjadi kendala kami selama ini,” tegas Jerry.

Jika ditanya apakah target pertumbuhan ekonomi delapan persen dapat dicapai dari sisi ekonomi digital, Jerry optimis dan sebagai warga negara, mendukung pemerintahan saat ini. Tapi juga, industri menantikan gebrakan regulasi yang lebih mudah di pemerintahan baru ini.

"Kalau ditanya, apakah bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi delapan persen, saya yakin bisa. Kalau seberapa cepat? Ya tergantung pula seberapa cepat pemerintah mampu menyelesaikan masalah kompleks tumpang tindih dan ketidakharmonisan regulasi ini," tandas Jerry.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Pembangunan Infrastruktur IT di 10 Tahun Jokowi Belum Cukup, PR Pemerintahan Prabowo-Gibran Masih Berat

Tags

Artikel Terkait

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Pembangunan Infrastruktur IT di 10 Tahun Jokowi Belum Cukup, PR Pemerintahan Prabowo-Gibran Masih Berat

Tags

Artikel Terkait

16 Bulan Prabowo-Gibran, Isu Lapangan Kerja dan Pengangguran Paling Mendesak Diselesaikan

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Jeblok di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran, ICW: Dampak Normalisasi Konflik Kepentingan

Mensa Indonesia Sebut AI Peluang untuk Maksimalkan Potensi Manusia, Ini Alasannya

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com