PDIP Minta Mensos Tri Rismaharini Kawal Penyaluran Bansos Agar Tak Dipolitisasi

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (kiri) dalam konferensi pers awal tahun di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/1). (Foto: Ridwan)

JawaPos.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memastikan, pihaknya mendukung penuh kebijakan pemerintah terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk keluarga penerima manfaat (KPM). Sehingga, seluruh program bansos 2024 harus berjalan sesuai dengan yang sudah dianggarkan pada 2023.

"PDI Perjuangan menempatkan pentingnya seluruh kebijakan-kebijakan sosial yang dilakukan oleh negara melalui sinergi antara DPR RI dan Kepresidenan untuk secepatnya pada 2024 ini menurunkan kemiskinan ekstrem," kata Hasto dalam konferensi pers awal tahun di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/1).

Hasto menyatakan, menjadi tanggung jawab negara untuk meningkatkan atau membantu kelompok miskin. Karena itu, PDIP mendukung penuh Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini untuk mewujudkan komitmennya menjalankan perintah konstitusi.

Baca Juga: 7 Manfaat Cincau Hitam untuk Kesehatan Tubuh, Salah Satunya Mengatasi Diabetes

"Akan dijalankan dengan sebaik-baiknya dengan memastikan tidak ada politisasi atas bansos dan kemudian bansos benar-benar dipakai sebagai instrumen keberpihakan terhadap wong cilik," tegas Hasto.

Hasto juga menyampaikan, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD memiliki komitmen yang kuat terhadap perlindungan kelompok miskin. Paslon nomor urut 3 di Pilpres 2024 itu sudah membuat program KTP Sakti yang mendorong bansos tepat sasaran.

"Instrumen keberpihakan yang sebelumnya dilakukan dengan Kartu Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, melalui program PKH, Bansos, BLT, akan ditingkatkan baik dari segi kuantitasnya dari jumlahnya maupun ketepatannya kepada rakyat yang betul-betul membutuhkan melalui integrasi satu data dan melalui inovasi kebijakan publik yang telah dirancang dengan sebaik-baiknya," jelas Hasto.

Sementara itu, Ketua Badan Kebudayaan Nasional (BKN) PDIP Aria Bima menambahkan bahwa pihaknya sepakat tidak ingin menghentikan atau menunda penyaluran bansos. PDIP yang merupakan partai pengusung pemerintahan Jokowi dari 2014-2019, ingin melanjutkan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan untuk mensejahterakan rakyat.

"Kesejahteraan itu ada dua, menaikan pendapatan dan menurunkan pengeluaran. Penurunan-penurunan ini yang kemudian adalah hak segala warga negara untuk mendapatkan jaminan-jaminan sosial bahwa terkait dengan bantuan dengan ada Kartu Pintar, Kartu Sejahtera, Kartu Prakerja disiapkan oleh tim 11 oleh Pak Jokowi. Jokowi pada 1.0 sukses, 2.0 tahun kedua, dan 3.0 akan diteruskan Ganjar-Mahfud dengan perbaikan dan penguatan termasuk di dalamnya dengan bantuan sosial," ucap Aria.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini juga menyampaikan, program bansos pada 2024 sudah disetujui oleh parlemen. Dia juga meminta gubernur, bupati, wali kota, hingga jajaran ke bawah untuk melanjutkan program bansos tanpa ada politisasi.

Aria Bima juga mengkritisi pernyataan Menteri Perdagangan (Mendag) sekaligus Ketum PAN Zulkifli Hasan yang menyebut bansos itu berasal dari Jokowi.

"Itu adalah politisasi bansos yang tidak perlu, yang digunakan pemberitaan untuk rakyat hanya untuk mendapatkan politik elektoral itu sesuatu yang tidak manusiawi. Itu akan kami tanyakan di Komisi VI, Pak Zul harusnya berkonsentrasi pada kenaikan beras yang pada hari ini medium mencapai Rp 15 ribu dan cabai mencapai Rp 175 ribu," pungkasnya.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah