Kominfo Bersama Asosiasi Optimalkan Potensi SKKL, Diklaim Cocok untuk Negara Kepulauan

JawaPos.com - Di tengah proyeksi fluktuasi industri kabel laut global, pasar Indonesia cenderung meningkat dan berpotensi tumbuh 13,5 persen atau setara 220 juta pada 2027. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi sebelumnya menyatakan, sebagai negara kepulauan, Indonesia menjadi negara yang potensial dalam pengembangan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL).

"Saat ini, Indonesia memiliki 115 ribu kilometer sistem komunikasi kabel laut, di mana 55 ribu di antaranya berada di Zona Ekonomi Eksklusif," ujarnya dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa IV dan Rakernas Asosiasi Sistem Komunikasi Kabel Laut Seluruh Indonesia (Askalsi) 2023 di Telkom Landmark Tower, Jakarta, belum lama ini.

Guna mengoptimalkan potensi itu, Budi mengajak Askalsi untuk berkolaborasi. "Sebagai stakeholder penting dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi indonesia. Kominfo senantiasa menyambut masukan dan saran yang konstruktif dari bapak ibu sekalian, demi konektivitas Indonesia yang makin andal dan percepatan transformasi digital menuju Indonesia Emas 2045," ungkapnya.

Baca Juga: Terganggu dengan Kecoa? 4 Tips Ini Bisa Bantu Mengurangi Kehadiran Kecoa di Kamar Mandi

Budi juga menyatakan, tata kelola SKKL menjadi kewenangan beberapa kementerian dan lembaga sesuai dengan otoritas masing-masing. Mulai dari ketentuan penggunaan alur laut untuk SKKL, pekerjaan bawah air, hingga perizinan entitas penyelenggara SKKL.

Terkait hal tersebut, EGM Service Operation PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) Suharyoto yabg terpilih sebagai Ketua Umum Askalsi menyebut, pihaknya siap memaksimalkan potensi SKKL di Indonesia. Suharyoto sendiri terpilih menggantikan Chief Technology Officer Telin, Akhmad Ludfy lewat Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) IV dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Telkom Landmark Tower.

Suharyoto mengklaim, pihaknya berkomitmen untuk memberikan gambaran dan kesadaran kepada semua stakeholder tentang betapa pentingnya Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL).

Baca Juga: PLN Icon Plus Perkuat Sinergi Hadirkan Layanan Jaringan Handal di Jawa Barat

"SKKL bukan hanya infrastruktur nasional, tetapi juga pilar utama bagi pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Mari bersama kita wujudkan visi tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, dan terbuka,” ujar Suharyoto dalam kesempatan yang sama.

Selain penetapan Ketua Umum Askalsi yang baru, pada Munaslub juga disampaikan hasil kajian rasionalisasi perizinan dan pungutan di sektor telekomunikasi untuk mencapai pemerataan dan keadilan konektivitas di Indonesia.

Kajian ini disusun oleh Forbil Institute & Tritech Consult Bandung sebagai kerja sama Askalsi dengan asosiasi lainnya (ATSI, APJII, dan Apjatel). Hasil kajian tersebut salah satunya membahas biaya regulasi di industri telekomunikasi saat ini telah melebihi 14 persen.

Baca Juga: Prabowo-Gibran Garap Asta Cita Atasi Pengangguran Bagi Kaum Muda, Milenial, dan Gen Z

Askalsi berharap pemerintah dapat menurunkan beban regulasi menjadi di bawah 10 persen demi kesehatan industri telekomunikasi yang menjadi pendorong bagi industri lainnya.

Dewan Pengawas Askalsi, Marwan O. Baasir menyampaikan, tantangan kompleks di dunia komunikasi membutuhkan Askalsi untuk memimpin dengan integritas dan inovasi.

"Saya berharap agar Askalsi terus mengembangkan infrastruktur, meningkatkan keamanan, dan memelihara standar tinggi dalam pelayanan untuk mendukung konektivitas yang andal dan efisien di seluruh Indonesia," tandas Marwan.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Kominfo Bersama Asosiasi Optimalkan Potensi SKKL, Diklaim Cocok untuk Negara Kepulauan

Tags

Artikel Terkait

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Kominfo Bersama Asosiasi Optimalkan Potensi SKKL, Diklaim Cocok untuk Negara Kepulauan

Tags

Artikel Terkait

Dukungan Pembiayaan Perkuat Pengembangan Backbone Kabel Laut dan Data Center Nasional

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com