Tolak Kebijakan Mendikbud, PKB Desak Komisi X DPR Panggil Muhadjir

JawaPos.com - Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy soal ketentuan sekolah 5 hari dengan durasi waktu 8 jam mendapat kritik tajam dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). 

Mereka menilai, kebijakan itu tidak bisa diterapkan secara nasional karena Indonesia bukan hanya Jakarta. 

"Saya kira kondisi Jakarta atau kondisi kota-kota besar lainnya tidak bisa dijadikan tolak ukur untuk memberlakukan kebijakan secara nasional," tegas Ketua Fraksi PKB Ida Fauziah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/4).

Ida juga mengungkapkan, tidak semua sekolah di daerah perkotaan maupun pedesaan memiliki infrastruktur yang mendukung atau memadai. 

Belum lagi, kata Ida, soal persoalan tumbuh kembang anak jika sekolah dengan waktu hampir seharian.

Anak-anak katanya juga butuh waktu sosialisasi dengan lingkungan baru. 

Misalnya dengan belajar di Madrasah Diniyah atau taman pendidikan Alquran usai pulang sekolah yang sebetulnya efektif menanamkan pendidikan tentang keagamaan.

"Dengan kondisi yang seperti itu saya kira tidak pas kebijakan pak menteri ini dibuat secara nasional, diberlakukan secara masif. Karena tidak melihat kearifan-kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat kita," tutur Ida.

Karenanya, Fraksi PKB akan meminta anggotanya di komisi X DPR untuk mengundang Mendikbud untuk membahas kebijakan ini. 

Sejatinya, lanjut dia, komisi tersebut pernah menyampaikan perlu dikaji ulang kebijakan sekolah sehari penuh tersebut. Namun sayangnya, hal itu tidak diindahkan Muhadjir. 

"Kita minta ke temen komisi X untuk meminta penjelasan dan meminta Pak Menteri untuk liat kondisi masyarakat secara keseluruhan," pungkas Ida. (dna/JPG)