Tinggal di Kampung ''Mati'' Area Lumpur, Sumber Air Mengalir Jernih

Senin, 29 Mei 2017, persis sebelas tahun lumpur Lapindo menyembur. Sebagian besar warga di peta area terdampak (PAT) memang telah pindah. Rumah-rumah mereka pun sudah dibongkar. Namun, masih ada warga yang tetap bertahan.

SEPTINDA AYU PRAMITASARI

MALAM Ramadan pertama (26/5) di Desa Ketapang, Tanggulangin, terasa begitu sepi. Sayup-sayup terdengar lantunan ayat-ayat Alquran. Sumber suara itu ternyata berasal dari sebuah masjid di kampung tersebut. Nyaris tidak ada warga yang lalu-lalang di jalan malam itu. Suasananya senyap seperti tinggal di kampung ’’mati’’.

Ya, wajah Desa Ketapang berubah daripada sebelas tahun lalu. Kini sudah banyak rumah warga yang diratakan petugas Badan Pengendalian Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang kini berganti menjadi Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS). Rumah-rumah yang dirobohkan itu adalah milik warga yang telah menerima uang ganti rugi.

Hanya beberapa rumah yang masih berdiri. Satu di antaranya ialah rumah milik Muhammad Miftakhul Huda. Rumah itulah yang kami tumpangi untuk tinggal semalam. Rumah tersebut hanya berjarak sekitar 200 meter dari tanggul lumpur. Tidak ada tetangga yang berdekatan dengan rumah Huda, sapaan akrab Muhammad Miftakhul Huda. Hanya ada satu rumah di depan rumahnya. Itu pun sudah ada stempel merah dari BPLS. Artinya, rumah tersebut akan menjadi target bongkar karena pemiliknya sudah menerima uang ganti rugi.

Ketapang memang seperti kampung ’’mati’’. Suasana itu pula yang dirasakan oleh Huda. Dulu Ketapang dihuni oleh lebih dari 1.400 kepala keluarga (KK) atau sekitar 2.163 jiwa. Kini yang tersisa hanya sekitar 608 KK. Itu pun sekitar 458 KK sudah menjual rumahnya. Sisanya masih bertahan untuk tetap tinggal di tanah kelahirannya. Rumahnya pun menyebar di berbagai dusun dan RT. ’’Saya memang tidak ingin menjual rumah ini,’’ ungkap Huda membuka percakapan malam itu kepada Jawa Pos.

Tetap tinggal di Desa Ketapang sekaligus menerima risiko yang akan terjadi ke depan adalah pilihan Huda. Termasuk tidak memiliki tetangga. Dia pun harus tinggal tanpa hiruk pikuk suasana pedesaan yang hangat hingga risiko jika luapan lumpur semakin besar. ’’Dulu desa kami ini padat penduduk. Setelah banyak yang dijual dan dirobohkan, ya sekarang seperti tinggal di hutan. Sepi,’’ ujarnya.

Meski begitu, Huda dan istrinya, Kisiyati, sudah mulai terbiasa berteman dengan sunyi. Tanpa ada tetangga. Keluarganya menghabiskan lebih banyak waktu di dalam rumah, mengurus usaha di bidang penyewaan alat-alat berat. Hal itu dilakukan tidak lain karena ingin mempertahankan tanah leluhur. ’’Saya ingat sekali. Pada 2012 abah saya berpesan jangan sampai menjual rumah ini. Abah sekarang meninggal. Saya tetap mempertahankan,’’ kisahnya.

Sejatinya, Huda tidak ingin terlalu keras kepala untuk bertahan di Ketapang. Awalnya, hanya ada masalah tanah wakaf yang hingga kini tidak diprioritaskan oleh pemerintah untuk diganti rugi. Total, ada 12 tanah wakaf yang didirikan sebagai musala di desanya. Surat wakaf pun jelas. Pengelolanya jelas pula. Namun, permintaannya tidak direspons pihak BPLS. ’’Saya usulkan ke pemerintah desa dulu. Sekarang, 12 tanah wakaf musala itu terbengkalai,’’ katanya.

Jika tanah wakaf musala tersebut diprioritaskan sejak awal, ucap dia, kemungkinan tidak ada warga yang menolak pergi dari tanah Desa Ketapang. ’’Kalau dibilang kami bertahan karena kekecewaan, iya. Di sisi lain, kami memang berat karena ini adalah tanah leluhur kami,’’ ungkapnya. (ayu/c20/hud)