Kasus Korupsi di Unsoed Pintu Masuk Audit Menyeluruh PTN

JawaPos.com - Kasus dugaan korupsi di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) yang membuat sang rektor, Achmad Sodiq (ASO), menjadi tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi pintu masuk untuk audit menyeluruh di perguruan tinggi negeri (PTN).

Kasus korupsi yang menjerat Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) menjadi perhatian terhadap tata kelola perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia. Pengamat Pendidikan Ina Liem menilai kasus itu tidak perlu dilihat sebagai persoalan di satu kampus. Pengungkapan kasus itu sebagai membuka kesempatan untuk mengevaluasi tata kelola PTN secara lebih luas.

"Menurut saya ini justru preseden baik. Korupsi di dunia pendidikan bukan baru ada ketika KPK menangkap Rektor Unsoed. Korupsi di dunia pendidikan kita sudah sistemik dan masif, tetapi selama ini relatif sedikit yang benar-benar masuk ke proses hukum," kata Ina saat dihubungi media pada Jumat (28/8).

Menurut dia, pemerintah dan aparat penegak hukum tidak seharusnya menunggu adanya operasi tangkap tangan (OTT) atau kasus yang menjadi perhatian publik untuk melakukan pemeriksaan terhadap perguruan tinggi.

Kasus di Unsoed dapat menjadi momentum untuk melakukan audit terhadap PTN di Indonesia secara menyeluruh. "Justru kasus Unsoed harus menjadi momentum untuk melakukan audit menyeluruh terhadap PTN di Indonesia," ujarnya.

Pemeriksaan tidak cukup hanya dilakukan terhadap kampus yang lebih dulu tersangkut perkara hukum. Evaluasi perlu mencakup berbagai aspek pengelolaan perguruan tinggi negeri.

"Kalau hanya kampus yang kebetulan tertangkap yang diperiksa, kita sedang memberantas kasus. Padahal saya yakin masih banyak sekali PTN di Indonesia yang perlu di audit, mulai dari penerimaan mahasiswa jalur mandiri, pengadaan barang dan jasa, dana bantuan, dana hibah, dan sebagainya," tuturnya.

Dia menilai sejumlah sektor dalam tata kelola PTN perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan pengelolaan penerimaan maupun penggunaan anggaran. Audit secara menyeluruh dinilai penting untuk mengetahui apakah mekanisme pengawasan yang berjalan selama ini sudah cukup mencegah penyimpangan.

"Pertanyaan yang lebih penting adalah: seberapa sehat tata kelola perguruan tinggi negeri kita?" pungkas Ina.