Sejumlah Ruangan di BPPD Sidoarjo Disegel setelah OTT KPK, Layanan Masyarakat Tetap Jalan

JawaPos.com – Sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim), terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Lembaga antirasuah itu menyebutkan, 10 orang diamankan. Namun, KPK belum mengumumkan identitas 10 orang tersebut.

Menurut Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, ada 10 orang yang diamankan terkait dengan kasus pemotongan insentif pajak dan retribusi daerah. ”Ada yang masih diperiksa di Mapolda Jatim, ada pula yang sudah diterbangkan ke Jakarta,” kata Ali kepada Jawa Pos kemarin (26/1) sembari menolak menyebutkan siapa saja yang terjaring OTT.

Yang jelas, pasca-OTT yang berlangsung pada Kamis (25/1) malam tersebut, KPK menyegel sejumlah ruang kerja di Kantor BPPD (Badan Pelayanan Pajak Daerah) Sidoarjo di Jalan Pahlawan. Di antaranya, pintu ruang bidang pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta bidang pajak daerah pajak bumi dan bangunan (PBB) di lantai 1. Sementara, lantai 2 tampak tertutup.

Kemarin area kantor BPPD Sidoarjo terlihat sepi. Tidak ada petugas di dalam kantor. Hanya ada penjaga kantin, petugas satpam, dan beberapa orang yang lalu-lalang. Namun, Sekretaris BPPD Sidoarjo Sulistiyono memastikan pelayanan pajak di kantornya tetap berjalan seperti biasa. ”Kami sudah koordinasi agar pelayanan tidak terganggu. Seperti biasa,” ujarnya.

Hanya, karena ada ruang bidang yang tersegel, sementara pelayanan yang memanfaatkan ruang tersebut dialihkan. ”Dialihkan ke ruang command center. Ada komputer juga yang bisa digunakan,” ungkapnya kemarin.

Dia tidak mengetahui detail perkara OTT tersebut. Saat ini pihaknya hanya berfokus pada pelayanan di kantornya. ”Kurang paham seperti apanya. Kami fokus pelayanan,” tegasnya.

Wakil Bupati Sidoarjo Subandi sudah mendengar kabar OTT tersebut. Ada sejumlah pejabat yang diamankan. Namun, Subandi juga tidak mengetahui detail perkara tersebut. Yang pasti, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo Andjar Surjadianto dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo M. Makhmud untuk memastikan pelayanan berjalan. ”Tidak boleh sampai tutup. Pelayanan di ruangan yang disegel bisa dialihkan ke ruangan lain,” tutur Subandi.

Sementara itu, berdasar pantauan, tim KPK tidak terlihat di Mapolda Jatim. Khususnya di depan ruang subdit tipikor yang selama ini sering menjadi jujukan peminjaman ruangan setelah KPK melakukan OTT. Namun, terlihat tiga personel propam yang bersiaga di depan pintu masuk. ”Penjagaan biasa,” ujar salah satunya.

Petugas yang menolak namanya disebutkan itu berjaga sejak pukul 18.00. Namun, dia tidak melihat kedatangan anggota KPK. ”Sepi kok di dalam. Gak ada informasi juga dari piket sebelumnya. Di dalam sudah banyak anggota yang pulang,” ungkapnya.

Kabidhumas Polda Jatim Kombespol Dirmanto saat dikonfirmasi terkait dengan adanya pemeriksaan di mapolda juga enggan berkomentar. Sebab, yang menangani KPK. ”Silakan ke KPK,” tuturnya.

Tangkap tangan itu, kata Ali, berasal dari laporan masyarakat yang diterima KPK. Disinggung tentang siapa saja yang diperiksa, Ali enggan berkomentar. ”Yang jelas, beberapa ASN kita amankan,” terangnya.

Saat ini tim KPK berproses dalam melengkapi berkas perkara tersebut. Dia memastikan akan memberi tahu publik jika pemeriksaan sudah klir. Termasuk soal siapa saja yang bakal mengenakan rompi oranye alias ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. (uzi/edi/elo/c14/ttg)