JawaPos.com-Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jakarta buka suara terkait debat pasangan calon (paslon) gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Minggu (17/11/2024) lalu. Walhi menilai para paslon masih setengah hati dalam mengatasi persoalan lingkungan hidup di Jakarta.
Penilaian tersebut berdasarkan hasil analisis dari visi-misi yang disampaikan ketiga paslon saat debat ketiga pilkada DKI Jakarta yang mengangkat tema Lingkungan Perkotaan dan Perubahan Iklim itu.
Adapun ketiga paslon yang ikut mengikuti debat di Pilkada DKI Jakarta ialah nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).
Juru Kampanye Walhi Jakarta Muhammad Aminullah menjelaskan, ketiga paslon masih berfokus pada persoalan-persoalan teknis dalam mengatasi permasalahan lingkungan. Padahal, yang diperlukan adalah gagasan yang menekankan pada perubahan struktural dan sistemik.
"Pada konteks penanganan banjir, polusi udara, dan penyediaan air, para kandidat cenderung menggunakan strategi yang hanya mengarah pada penguatan di hulu seperti tanggul, pembersihan drainase, penanaman pohon, penggunaan kendaraan listrik, serta pengaturan lalu lintas," ujar Aminullah, Selasa (19/11/2024).
Meskipun penting, kata Aminullah, tanpa adanya penguatan tata kelola lingkungan, upaya yang diusung para kandidat tidak dapat berjalan dengan efektif. Sebab, persoalan lingkungan di Jakarta, seperti pencemaran, banjir, dan terhambatnya penyediaan air bersih, diakibatkan oleh pola pembangunan kota yang terus mengesampingkan aspek lingkungan.
Hal tersebut dapat dilihat dari lemahnya perlindungan terhadap ruang terbuka hijau, tidak terbatasnya penerbitan izin lingkungan baru, serta lemahnya pengawasan izin lingkungan.
"Hal-hal tersebut telah membuat sektor swasta, khususnya yang berdampak pada lingkungan, memiliki keleluasaan beroperasi dan membangun usaha yang menyebabkan degradasi lingkungan," tegas Aminullah.
Oleh karena itu, kata Aminullah, dengan akumulasi persoalan lingkungan hidup di Jakarta, perubahan struktural dan sistemik yang menyangkut perubahan tata kelola lingkungan menjadi penting. Pemprov DKI hanya akan kehabisan energi jika tidak ada perubahan perubahan struktural dan sistemik.
"Sebab, tanpa adanya perubahan tersebut, pemerintah akan terus menghabiskan energi mengatasi persoalan lingkungan di hulu," tegasnya. (*)