Pemerintahan Donald Trump Diduga Picu Kekacauan Pasar Obligasi hingga Dorong Kenaikan Biaya Pinjaman

JawaPos.com – Pemerintahan Donald Trump menjadi salah satu faktor yang memicu kekacauan di pasar obligasi global karena kebijakan ekonomi, rencana pajak dan belanja pemerintah, serta ketidakpastian geopolitik meningkatkan kekhawatiran investor.

Dilansir dari laman The Guardian pada Minggu (24/8), Imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat tenor 30 tahun telah menembus 5 persen, sementara kenaikan biaya pinjaman juga terjadi di Inggris, Prancis, Jerman, dan Jepang.

Kekhawatiran tersebut semakin besar karena utang nasional Amerika Serikat telah mencapai sekitar USD 40 triliun atau sekitar Rp648 kuadriliun, sehingga investor mempertanyakan keberlanjutan kebijakan fiskal pemerintahan Trump.

Baca Juga:Presiden Iran Serukan Perdamaian dengan Amerika Serikat di Tengah Ketegangan dan Ancaman Ekonomi

Ketidakpastian terkait perang Amerika Serikat dan Israel dengan Iran turut memperburuk situasi karena kenaikan harga minyak berpotensi mendorong inflasi dan membuat bank sentral mempertahankan atau menaikkan suku bunga.

Inflasi menjadi ancaman bagi pasar obligasi karena mengurangi nilai pembayaran yang akan diterima investor pada masa mendatang sehingga mereka menuntut imbal hasil lebih tinggi.

Selain itu, kebijakan perdagangan Trump, peningkatan pengeluaran pemerintah, serta kekhawatiran terhadap arah kebijakan Federal Reserve membuat investor semakin berhati-hati dan mendorong aksi jual obligasi.

Kekacauan pasar obligasi tersebut dapat berdampak luas karena kenaikan imbal hasil akan meningkatkan biaya hipotek, pinjaman, dan pembiayaan perusahaan bagi konsumen maupun dunia usaha.

Pemerintah berbagai negara juga menghadapi tekanan karena biaya pembayaran bunga utang meningkat, termasuk Inggris yang berpotensi kehilangan sekitar EUR 23,6 miliar atau sekitar Rp517 triliun dari cadangan fiskalnya akibat kenaikan biaya pinjaman.

Kondisi pasar selanjutnya akan sangat bergantung pada perkembangan konflik di Timur Tengah, kebijakan pajak dan belanja pemerintahan Trump, langkah bank sentral, serta kemungkinan intervensi pemerintah Amerika Serikat untuk menstabilkan pasar obligasi.