Presiden Prabowo Kumpulkan Mantan Menlu usai Indonesia Gabung BoP, Menlu Sugiono Beri Penjelasan

JawaPos.com - Pemerintah Indonesia mulai merespons sorotan publik di dalam negeri menyusul keputusan bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace, sebuah forum perdamaian yang digagas mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan dikaitkan dengan upaya penyelesaian konflik Israel–Palestina.

Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (4/2) menggelar pertemuan tertutup di Istana Negara dengan sejumlah tokoh kunci, mulai dari mantan Menteri Luar Negeri, mantan Wakil Menteri Luar Negeri, akademisi hubungan internasional, praktisi diplomasi, hingga pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI.

Pertemuan ini dipandang sebagai langkah awal pemerintah untuk membangun legitimasi dan kesamaan persepsi atas arah politik luar negeri Indonesia di tengah isu sensitif Timur Tengah.

Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, forum tersebut bukan sekadar silaturahmi, melainkan ruang strategis untuk menjelaskan langsung sikap dan kalkulasi pemerintah. Ia menyebut Presiden Prabowo ingin memastikan bahwa kebijakan luar negeri tetap berada dalam koridor konstitusi dan prinsip bebas aktif.

“Presiden menyampaikan secara langsung arah kebijakan politik luar negeri Indonesia. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, beliau memegang kedaulatan penuh dalam menentukan langkah strategis Indonesia di panggung global,” ujar Sugiono kepada wartawan.

Namun, keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace menuai pertanyaan publik, terutama karena forum tersebut digagas oleh Donald Trump, tokoh yang selama masa kepemimpinannya dikenal berpihak kuat pada Israel, termasuk lewat pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Bagi sebagian pengamat, langkah ini berpotensi menimbulkan tafsir bahwa posisi Indonesia terhadap perjuangan Palestina bisa bergeser.

Sugiono membantah anggapan adanya perpecahan pandangan dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, diskusi berlangsung terbuka dan mencerminkan keragaman perspektif, tetapi tidak mengarah pada polarisasi sikap.

“Saya tidak melihat pro dan kontra. Yang ada adalah perbedaan sudut pandang yang dibahas secara konstruktif. Pada akhirnya semua peserta melihat politik luar negeri Indonesia sebagai satu kesatuan sikap,” katanya.

Ia juga menyebut pertemuan semacam ini akan dilakukan secara rutin, sebagai mekanisme internal untuk menjaga konsistensi kebijakan luar negeri di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.

Meski demikian, sejumlah analis menilai langkah pemerintah masih menyisakan pekerjaan besar, terutama dalam menjelaskan posisi Indonesia secara lebih transparan kepada publik.

Bergabungnya Indonesia dalam forum yang memiliki keterkaitan dengan figur kontroversial seperti Trump dinilai membutuhkan narasi diplomatik yang kuat agar tidak bertentangan dengan sejarah panjang Indonesia sebagai pendukung kemerdekaan Palestina.

Ke depan, publik menanti penjelasan lebih konkret: sejauh mana peran Indonesia dalam Board of Peace, batas keterlibatan diplomatiknya, serta bagaimana pemerintah memastikan bahwa komitmen konstitusional terhadap Palestina tetap menjadi fondasi utama politik luar negeri Indonesia.