JawaPos.com - Korea Utara telah menembakkan dua rudal balistik ke laut lepas pantai timurnya pada Senin (18/12) pagi waktu setempat.

Aktivitas rudal balistik Korea Utara dilarang oleh resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB), meskipun Pyongyang bersikeras bahwa hal tersebut adalah bagian dari hak kedaulatannya untuk membela diri.

Para pengamat mengatakan peluncuran rudal balistik berturut-turut yang dilakukan Korea Utara, kemungkinan besar merupakan protes terhadap tindakan Korea Selatan dan Amerika Serikat.

Dilansir dari theguardian pada Senin (18/12), Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) berniat untuk memperkuat rencana pencegahan nuklir mereka dalam menghadapi ancaman nuklir Korea Utara yang terus berkembang.

Para pejabat senior Korea Selatan dan AS bertemu di Washington pada akhir pekan dan sepakat untuk memperbarui strategi pencegahan dan kontingensi nuklir.

Mereka juga memasukkan skenario operasi nuklir dalam latihan militer gabungan pada musim panas mendatang.

Merespon langkah yang dilakukan Korea Selatan, juru bicara Kementerian Pertahanan Korea Utara mengkritik langkah negara pesaingnya tersebut yang memasukkan skenario operasi nuklir dalam latihan gabungan mereka.

Dia menggambarkan hal itu sebagai ancaman terbuka menggunakan senjata nuklir terhadap Korea Utara dan berjanji akan mempersiapkan tindakan balasan yang tidak disebutkan secara spesifik.

Permusuhan antara kedua negara di Semenanjung Korea tersebut sebelumnya semakin memanas, setelah Korea Utara meluncurkan satelit pengintaian militer pertamanya ke luar angkasa pada 21 November yang melanggar larangan PBB.

Korea Selatan, Amerika Serikat dan Jepang mengecam keras peluncuran tersebut, dan memandangnya sebagai upaya Korea Utara untuk meningkatkan teknologi misil serta membangun sistem pengawasan berbasis ruang angkasa.

Menanggapi hal itu, Korea Selatan mengumumkan rencana untuk melanjutkan pengawasan di garis terdepan.

Seakan tak mau kalah, Korea Utara dengan cepat membalas dengan memulihkan pos-pos penjaga perbatasan.

Kedua langkah negara tersebut akan melanggar kesepakatan antara Korea Selatan dan Korea Utara pada 2018 mengenai pengurangan ketegangan militer di garis depan.