Putusan Baru: NewJeans Terancam Bayar Denda Rp11,8 Miliar Jika Beraktivitas di Dunia Hiburan Tanpa Persetujuan ADOR

JawaPos.com - Perseteruan antara girl group populer NewJeans (NJZ) dan agensi mereka, ADOR, kini memasuki babak baru setelah pengadilan mengeluarkan putusan penting yang membatasi aktivitas para anggota grup.

Dalam keputusan yang diumumkan oleh Departemen Urusan Sipil ke-52 pada 30 Mei 2025, pengadilan menyatakan bahwa NewJeans (NJZ) tidak boleh menjalani kegiatan hiburan tanpa persetujuan ADOR, dan menetapkan sanksi finansial yang sangat besar jika larangan tersebut dilanggar.

Sengketa hukum ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan berbagai reaksi, terutama terkait kontrol agensi atas artis di tengah konflik kontrak.

Melansir laman Koreaboo, dalam putusan tersebut pengadilan menyatakan bahwa NewJeans (NJZ), sebagai debitur, tidak boleh menjalankan kegiatan hiburan secara independen maupun melalui pihak ketiga kecuali telah mendapatkan izin resmi dari ADOR.

Larangan tersebut akan tetap berlaku hingga pengadilan mengeluarkan putusan pertama mengenai keabsahan kontrak antara kedua pihak.

Pengadilan juga menetapkan klausul wajib berupa sanksi finansial jika NewJeans (NJZ) melanggar keputusan tersebut.

Jika seluruh anggota grup melakukan pelanggaran, maka mereka diwajibkan membayar denda sebesar KRW 1 miliar atau sekitar Rp11,8 miliar dengan kurs Rp11,84 per KRW, untuk setiap pelanggaran.

Selain itu, NewJeans (NJZ) juga harus menanggung seluruh biaya hukum terkait permohonan yang diajukan ADOR.

Di luar keputusan sementara ini, gugatan hukum yang diajukan ADOR untuk mengonfirmasi keabsahan kontrak manajemen mereka dengan NewJeans (NJZ) masih terus berjalan.

Sidang lanjutan dengan agenda argumen lisan kedua dijadwalkan pada 5 Juni 2025 mendatang.

Netizen pun dibuat terkejut dengan besarnya nominal denda yang harus ditanggung NewJeans (NJZ) apabila mereka menjalankan promosi atau aktivitas hiburan tanpa seizin ADOR.

Banyak yang menilai keputusan ini menunjukkan tingginya kontrol agensi atas artis, terutama saat terjadi konflik hukum. (*)