Pemerintah Diminta Menjaga Kebijakan Fiskal demi Meningkatkan Investasi Sektor Migas

JawaPos.com - Era transisi energi menjadi momentum bagi Indonesia untuk meningkatkan investasi sektor hulu migas. Ditambah pula tingginya dorongan global menurunkan emisi karbon.

Untuk menangkap potensi besar itu, perlu kebijakan Pemerintah yang berpihak untuk mengembangkan potensi gas bumi di Indonesia. Supaya, potensi itu dapat segera dimonetisasi.

Menurut praktisi migas dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Widhyawan Prawiraatmadja, keberlanjutan investasi di sektor hulu migas harus dijaga hingga mencapai tahap monetisasi, setelah adanya temuan-temuan sumber daya baru seperti yang terjadi di Wilayah Kerja South Andaman, Aceh; dan Wilayah Kerja Geng North, Kalimantan Timur (Kaltim).

"Pertanyaannya, bagaimana supaya Indonesia bisa jadi tempat nyaman?" ungkap Widhyawan Prawiraatmadja mengawali pembicaraan dalam diskusi yang digelar Indonesia Petroleum Association (IPA) di Jakarta pada Kamis (1/2). Diskusi tersebut bertemakan, "Menanti Arah Pemimpin Baru di Sektor Migas".

Lebih jauh Widhyawan menuturkan, para investor migas melihat dari berbagai hal. Mulai dari sumber daya dan kemudahan berusaha. Hal itu menjadi sangat penting. Penemuan sumber daya gas bumi yang ada harus menjadi momentum bagi Pemerintah. Tak bisa dipungkiri, jika gas bumi akan mendominasi temuan migas di Indonesia saat ini dan ke depannya. Jadi, gas itu isunya adalah monetisasi. "Akan sangat berbeda keekonomiannya jika sebuah lapangan baru dapat dimonetisasi selama sepuluh tahun atau enam tahun," sambungnya.

Widhyawan mengatakan, gas bumi dapat menjadi jembatan menuju era energi baru dan terbarukan. Oleh karena itu, tidak akan kaget jika kebutuhan gas bumi ke depannya akan terus meningkat. Namun, ada tantangan nyata yang harus dihadapi dalam konteks pengembangan gas bumi di Indonesia.

Saat ini tata kelola gas bumi dinilai belum menunjukkan adanya keberpihakan dari Pemerintah kepada sektor hulu. Hal tersebut bisa dilihat dari penerapan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang diberlakukan pemerintah untuk beberapa sektor industri.

"Kebijakan harga gas itu ada berbagai kepentingannya. Kita tahu LPG harganya dibuat murah, tetapi membuat distorsi karena harga hulu yang justru dibatasi," ungkapnya.

Akademisi Ekonomi dan Energi dari Universitas Pertamina A. Rinto Pudyantoro menuturkan, Pemerintah ke depan wajib menjaga kondisi yang kondusif dan mengurangi polemik di sektor energi demi memastikan terjaganya iklim investasi yang baik di Indonesia.

"Keributan akibat aturan kontroversial pasti akan membuat investor berpikir ulang. Sektor migas itu nggak perlu ribut. Tenang-tenang saja selama lima tahun ke depan," sebutnya.

Pemerintah pada lima tahun ke depan perlu melakukan sejumlah pembenahan atau perbaikan pada beberapa persoalan yang dianggap menganggu operasional, seperti perijinan dan tax treaty.

Menurut Rinto, dari 12 instrumen yang berpengaruh pada keputusan berinvestasi di Indonesia, terdapat satu instrumen yang dikendalikan oleh pemerintah seratus persen, yaitu kebijakan fiskal. Untuk itu, Pemerintah perlu memastikan kebijakan fiskal yang dibuatnya akan meningkatkan gairah investor untuk berinvestasi.

"Pemerintah memiliki kendali 100 persen terhadap kebijakan fiskal. Pemerintah bisa melakukan perubahan kebijakan apa saja dan kapan saja. Oleh karena itu, kebijakan tersebut seharusnya berdampak pada kemudahan berinvestasi," ujarnya.

Rinto mengungkapkan, iklim investasi sektor hulu migas Indonesia memang mulai menunjukkan pergerakan yang positif. Menurut data SKK Migas, realisasi investasi hulu migas pada 2023 mencapai USD 13,7 miliar, naik dari dari tahun sebelumnya sebesar USD 12,1 miliar. Tahun ini, SKK Migas menargetkan nilai investasi hulu migas akan meningkat mencapai USD 17,7 miliar.

Sementara itu, Direktur Eksekutif IPA Marjolijn Wajong mengatakan, temuan beberapa sumber daya gas bumi dalam jumlah besar belakangan ini, seharusnya bisa menimbulkan kepercayaan diri bagi para pelaku usaha di tengah kondisi banyaknya lapangan tua dan target produksi migas yang terus menurun.