Ekonom Sentil Pemda Usai Penutupan Ritel Modern di Lombok Tengah: Bikin Peta Dagang, Bukan Pelarangan

JawaPos.com - Penutupan sejumlah gerai ritel modern yang sempat terjadi di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) beberapa waktu lalu menjadi perhatian pelaku usaha. Pasalnya, penutupan gerai ini memicu aksi demonstrasi para karyawan hingga viral di media sosial.

Pemerhati Ekonomi Ritel sekaligus Founder & Chairman Affiliation Global Retail Association (AGRA) Roy Nicolas Mandey berharap kejadian serupa tidak kembali terulang di daerah lain. Menurut Roy, pemerintah daerah perlu bersikap bijak dalam mengelola ekosistem perdagangan. 

Alih-alih menerapkan pembatasan atau pelarangan terhadap ritel modern, pemda sebaiknya menciptakan keseimbangan antara berbagai pelaku usaha yang ada.

Baca Juga:FIFA Putuskan PSIS Semarang Tunggak Gaji, Begini Pernyataan Resmi Ruxi

"Di Lombok Tengah itu kita berharap sih itu nggak terulang lagi karena tentunya sebagai pemerintah daerah itu perlu bijak dan arif melihat situasi atau kondisi. Jadi justru bukan pelarangan atau membatasi, tapi keseimbangan antara pasar rakyat, UMKM, koperasi, Bumdes, atau ritel modern," kata Roy kepada JawaPos.com, Senin (1/6) malam.

Mantan Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel (APRINDO) itu menilai, keseimbangan tersebut hanya bisa diwujudkan jika pemerintah daerah memiliki peta perdagangan yang disusun berdasarkan data yang akurat. Mulai dari kebutuhan masyarakat, kepadatan penduduk, tingkat konsumsi, hingga persebaran pasar tradisional dan ritel modern.

"Nah, ini mesti seimbang karena semuanya memberi kontribusi bukan soal masyarakat memenuhi kebutuhan saja, tapi memberi kontribusi bagi PPN di pemerintah pusat maupun juga pajak daerah," kata dia.

Baca Juga:Berat Hati! Allano Lima Resmi Tinggalkan Persija Jakarta, Begini Salam Perpisahan Emosionalnya

Roy menegaskan, pendekatan yang diutamakan seharusnya adalah kemitraan antar pelaku usaha. Menurut dia, kebijakan yang hanya fokus pada pelarangan berpotensi mengabaikan kondisi ekosistem perdagangan secara menyeluruh.

"Artinya tidak semena-mena untuk melarang saja, karena mesti dilihat secara holistik secara ekosistem, dan silakan buat peta perdagangan daerah berbasis data, jadi bukan karena adanya kepentingan sesuatu
atau satu dan lain hal saja," ungkapnya.

Di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu, Roy mengingatkan agar seluruh pihak mengedepankan sinergi dibanding saling menyingkirkan. Dia menilai pemerintah daerah memiliki peran penting untuk mempertemukan kepentingan pasar rakyat, UMKM, koperasi, BUMDes, dan ritel modern agar dapat tumbuh bersama.

"Nah, inilah peran dan kepiawaian dari pemerintah daerah bagaimana mensinergikan itu," pungkasnya.