Stok BBM Habis, Shell hingga Bp-AKR Surati Kementerian Investasi Singgung Kepastian dan Kelangsungan Bisnis

JawaPos.com – Sejumlah badan usaha pengelola SPBU swasta, seperti Shell, ExxonMobil hingga Bp-AKR rupanya telah melayangkan surat kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di tengah isu kelangkaan serta pembatasan kuota impor BBM yang menyebabkan kehabisan stok.

Hal itu sebagaimana disampaikan Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu yang langsung menindaklanjutinya dengan memanggil seluruh SPBU swasta hari ini, Selasa (7/10). 

Tak hanya pengelola SPBU swasta, pertemuan juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati dan Wakil Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Achmad Muchtasyar. 

“Jadi kita kumpul pada hari ini karena memang masuknya surat dari para pelaku usaha ini, swasta ini, kepada Kementerian kami keterkaitannya mengenai kepastian dan kelangsungan investasi mereka di negara kita. Kaitannya dengan adanya pembatasan isu, pembatasan terhadap kuota impor bahan bakar yang dijual, yang non-subsidi dijual oleh SPBU para pelaku usaha,” ujar Todotua dalam konferensi pers di Kantornya. 

Ia menegaskan, pemerintah harus hadir dalam mengelola isu kepastian dan kondusivitas investasi di sektor energi, termasuk menjaga keberlanjutan investasi yang sudah berjalan. 

“Inti semangat prinsipnya adalah kita negara harus hadir dalam konteks terhadap mengelola isu kepastian investasi di negara kita. Isu mengenai kondusivitas investasi di negara kita. Jadi memang hari ini tadi forum di dalam itu forumnya baik,” tambahnya. 

Lebih lanjut, Todotua menyampaikan, dalam forum tersebut juga dibahas langkah-langkah kolaboratif antara Pertamina dengan SPBU swasta untuk menjaga pasokan BBM hingga akhir tahun. 

“Dari Pak Laode Dirjen Migas dan teman-teman BPH juga sudah membicarakan bahwa ini juga dalam perjalanannya atas masukan yang diberikan sudah mulai ada kolaborasi bilateral korporasi antara teman-teman pelaku usaha non-pertamina dengan pertamina dalam rangka menutup kondisional sampai dengan akhir tahun ini,” jelasnya.

Lebih lanjut, Todotua mengatakan, pergeseran konsumsi masyarakat dari BBM bersubsidi ke non-subsidi turut berdampak pada meningkatnya volume penjualan di SPBU swasta. Oleh karena itu, pemerintah ingin memastikan stabilitas dan keberlanjutan investasi mereka tetap terjaga. 

“Kita mau memastikan bahwa negara hadir di sini dalam mengelola isu mengenai keberadaan investasi mereka karena para pelaku usaha ini juga sudah punya planning terhadap investasi yang existing dan planning-planning investasi mereka ke depannya,” ujarnya. 

Menurutnya, Kementerian Investasi berperan untuk memastikan kepastian investasi, baik dari sisi pelayanan perizinan maupun kebijakan, agar seluruh investasi di Indonesia tetap tumbuh dan memberikan dampak ekonomi positif. 

Kendati demikian, Todotua memastikan, Kementerian Investasi tidak bisa masuk dalam ranah teknis. Adapun kementeriannya hanya bisa memberikan kepastian perihal pelayanan perizinan hingga seluruh investasi di tanah air bisa terus bertumbuh.  

“Kami tidak masuk dalam ranah teknis, kebijakan teknis tetapi kita masuk dalam konteks bagaimana bisa juga memberikan kepastian bagi para pelaku usaha swasta baik itu mau disebutnya dia PMA atau PMDN di negara kita. Negara wajib untuk memberikan kepastian investasi baik itu terhadap pelayanan perizinan, regulasi kebijakan dan lain-lain sehingga seluruh investasi yang ada di negara kita ini bisa stabil, bisa baik, bisa bertumbuh dan itu akan memberikan impact,” pungkas Todotua.