Kelangkaan Minyak Goreng Masih Terjadi, Pemerintah Diminta Benahi

JawaPos.com - Masyarakat masih mengeluhkan terjadinya kesulitan akses dalam mendapatkan minyak goreng di pasar. Harga jualnya pun masih berada di atas harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Mengenai hal ini, Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Raihan Ariatama, meminta kepada pemerintah untuk segera mengatasi kelangkaan dan mahalnya minyak goreng, di tengah masyarakat yang telah berlarut-larut.

"Kelangkaan minyak goreng ini kan telah terjadi sejak akhir 2021 dan sampai hari ini belum juga teratasi. Oleh karena itu, pemerintah harus segera mengatasi persoalan ini. Jangan sampai terjadi pembiaran yang menyebabkan kelangkaan berkepanjangan," terang dia kepada wartawan, Minggu (13/3).

Menurutnya, masalah ini terletak pada lambannya respons pemerintah dalam mengatasi kelangkaan tersebut, terutama pada sisi tata kelola yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng di tengah-tengah masyarakat. "Perbaikan dan transparansi alur distribusi, ketersediaan stok dan harga harus dilakukan dengan segera," ucapnya.

Masalah tata kelola minyak goreng terutama alur distribusinya ini sangat beralasan. "Kita melihat intervensi pemerintah dengan subsidi harga, penerapan HET dan operasi pasar belum berhasil mengatasi kelangkaan dan mahalnya minyak goreng," paparnya.

"Alasan yang lain adalah ditemukannya penimbunan minyak goreng dalam jumlah yang besar seperti yang terjadi di Sumatera Utara dan kebocoran minyak goreng yang dijual ke industri dan diekspor ke luar negeri karena harga pasar global lebih tinggi," tambahnya.

Raihan meminta pemerintah untuk tidak membiarkan kebocoran-kebocoran pada alur distribusi. "Segera tindak tegas oknum-oknum yang terlibat menimbun minyak goreng, menjualnya ke industri dan mengekspornya ke luar negeri tersebut," paparnya.

Raihan menganggap kelangkaan minyak goreng merupakan ironi di tengah Indonesia sebagai produsen dan eksportir minyak sawit mentah atau CPO terbesar di dunia. "Artinya kita belum berdaulat. Jangan sampai masalah ini bisa berlarut-larut yang berakibat menambah penderitaan rakyat. Pandemi sudah sangat cukup membuat rakyat susah," ujarnya.

Diharapkan pemerintah, dalam hal ini Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi untuk segera memperbaiki tata kelola minyak goreng, terutama di aspek distribusinya. "Ketersediaan stok memang harus dipastikan ada, yang menurut Mendag aman untuk 1,2 bulan ke depan. Tapi realitas di lapangan berkebalikan, minyak goreng tetap langka dan mahal. Karenanya stock minyak goreng ini kan perlu dikawal dan diawasi distribusinya agar tidak terjadi banyak kebocoran," tandas dia.

Sebelumnya, Mendag Muhammad Lutfi menyampaikan bahwa stok minyak goreng di Tanah Air melimpah. Berdasarkan kebijakan domestic market obligation (DMO), total minyak goreng terhimpun mencapai 573.890 ton.

Dari total minyak sawit DMO itu, sudah terdistribusi 415.787 ton dalam bentuk minyak goreng curah dan kemasan. Lutfi pun menuturkan bahwa jumlah yang terdistribusi tersebut melebihi kebutuhan konsumsi nasional masyarakat selama satu bulan, yakni di angka 327.321 ton.

"Hasil DMO ini sudah melimpah dan lebih dari cukup untuk satu bulan. Jadi bukan basah minyak goreng lagi, tapi becek," imbuhnya, Rabu (9/3).